Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paripurna Dihujani Interupsi

Kompas.com - 08/04/2011, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna penutupan masa sidang pagi ini, Jumat (8/4/2011) dihujani intrupsi terkait rencana pembangunan gedung baru DPR yang disepakati untuk dilanjutkan berdasarkan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang berlangsung semalam, Kamis (6/4/2011).

Belum beberapa menit pimpinan sidang Priyo Budi Santoso membuka sidang, anggota Fraksi PDI-P Aryo Bimo langsung mengajukan interupsi. Ia meminta agar pembangunan gedung DPR sebaiknya ditunda melihat kondisi masyarakat yang sedang susah saat ini. Ia pun meminta agar rapat paripurna hari ini mengagendakan pembahasan rencana pembangunan gedung sebagai agenda utama.

"Tolong agenda gedung DPR ditaruh di nomor 0, di atas nomor 1, kita terlalu berat selaku lembaga dihujat habis karena dianggap tidak satu tarikan napas dengan rakyat," katanya.

Instrupsi senada juga disampaikan anggota fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo. Ia mengatakan tidak setuju dengan laporan yang Badan Urusan Rumah Tangga DPR karena memuat poin anggaran untuk pembangunan gedung. "Karena fraksi kami menolak pembanguna gedung, maka kami menolak," katanya.

Anggota DPR asal Fraksi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirait juga menyampaikan penolakannya. "Kami minta pembangunan gedung DPR ini ditunda berdasarkan aspirasi setiap masyarakat yang kita temui," katanya.

Interupsi berbeda disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat Mulyadi. Ia meminta agar rapat paripurna kali ini tidak membahas masalah pembangunan gedung yang dinilainya merupakan masalah teknis.

"Masih banyak panggung lain untuk mencari simpati dari rakyat, kalau mau mengais simpati jangan rumah kita, kita rubuhkan jadi panggung," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com