Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Gratifikasi, Bawaslu Lapor KPK

Kompas.com - 06/04/2011, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu melaporkan dugaan gratifikasi dalam proses seleksi panitia pengawas (panwas) pemilihan Bupati di Kabupaten Mesuji, Lampung, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penyeleksi panitia pengawas (panwas) menerima sejumlah uang dari suatu pihak. Diduga, uang tersebut dimaksudkan agar tim meloloskan peserta seleksi panwas tertentu.

"Tim seleksi yang dibentuk untuk menyeleksi calon panwas menerima pemberian dana dan dilaporkan kepada kami. Lalu kami menilai adalah gratifikasi, lalu kami merasa berkewajiban menyerahkannya kepada KPK," kata Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo saat datang ke Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Bambang dan sejumlah staf Banwaslu diterima Direktorat Gratifikasi KPK. Ia mengaku belum mengetahui berapa jumlah uang gratifikasi yang diberikan kepada tim seleksi panwas tersebut. "Belum saya hitung juga, masih dalam bentuk amplop. Saya juga enggak tahu karena yang tahu yang menerima. Kami hanya menerima informasi," ungkapnya.

Bambang juga tidak dapat memperkirakan siapa pihak yang memberikan gratifikasi tersebut. Ia kemudian menyerahkan proses selanjutnya kepada KPK. "Itu terserahlah kalau mau diselidiki, tapi kewajiban kami (untuk menyampaikan ke KPK) karena dapat laporan dari tim bahwa ada uang seperti itu dan kita nilai tidak wajar. Mereka (tim seleksi) sudah diberi anggaran sendiri," katanya.

Pihak Bawaslu, lanjutnya, tidak memberi sanksi tertentu kepada tim seleksi panwas yang diberikan uang gratifikasi tersebut. Sebab tim telah beritikad baik melaporkan pemberian uang kepada Banwaslu. "Kalau ada penyelidikan lebih lanjut, kita serahkan kepada KPK," ucapnya.

Saat ini, proses seleksi terhadap panitia pengawas pemilihan Bupati di Lampung masih berjalan. Menurut Bambang, tim seleksi panwas tengah menggelar uji kelayakan dan kepatuhan terhadap enam calon panwas.

"Enam itu akan diseleksi lagi jadi tiga. Uangnya diberikan sebelum enam itu terpilih. Waktu mereka melakukan tes tertulis, kemudian ada yang memberikan uang itu, lalu mereka (tim seleksi) melapor," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com