Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penempatan ke Saudi Turun

Kompas.com - 02/04/2011, 23:02 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com -  Penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi menurun drastis. Pemerintah melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal RI di Arab Saudi terus memperketat prosedur penempatan TKI.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan hal ini di sela kunjungan kerja ke Balai Pelatihan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pekanbaru, Jumat (1/4).

Sejak kasus penganiayaan Sumiati binti Salan Mustapa (23), TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, terungkap akhir tahun 2010, pemerintah memperketat prosedur penempatan. Calon pengguna jasa wajib menuliskan jenis dan beban kerja TKI serta menyertakan denah rumah tinggal, kartu identitas keluarga, dan surat keterangan penghasilan minimum 6.000 riyal (Rp 14,4 juta) per bulan saat membuat atau memverifikasi perjanjian kerja di KBRI dan KJRI.

Arab Saudi menjadi negara tujuan penempatan terbesar kedua setelah Malaysia dengan jumlah TKI sedikitnya 1 juta orang. Namun, minat calon TKI bekerja ke sana selama 3 bulan terakhir menurun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusdi Basalamah mengakui hal ini. Dia mengklaim, jumlah CTKI yang berangkat ke Arab Saudi turun sampai 75 persen dari rata-rata penempatan 1.000 orang per bulan.

Walau demikian, dia membantah kondisi ini terjadi akibat langkah pengetatan prosedur seperti klaim pemerintah. "Minat ke Arab turun karena CTKI tak lagi tertarik dengan gaji Rp 1,8 juta per bulan yang sudah berlangsung hampir 5 tahun," ujar Rusdi.

Oleh karena itu, Apjati mendukung langkah pemerintah memperketat pengguna jasa melalui penguatan syarat perjanjian kerja. Akan tetapi, langkah tegas di luar negeri tak akan bermanfaat banyak apabila pemerintah tak kunjung memperbaiki proses rekrutmen dan pengiriman CTKI di dalam negeri.

"Saat ini banyak CTKI yang berangkat tanpa perjanjian kerja. Pemerintah harus memerhatikan hal ini supaya apa yang sudah bagus di luar negeri tidak rusak dengan kelalaian di dalam negeri," ujar Rusdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com