Kemkeu Serahkan 29 Dokumen Tambahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya menyerahkan 29 dokumen pelengkap tambahan kepada kepolisian terkait wajib pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Tambahan dokumen itu untuk melengkapi dokumen yang sebelumnya telah dikirimkan. Kelengkapan dokumen itu diperlukan mengingat terdapat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah.

"Kami telah menyerahkan kembali tambahan dokumen lebih kurang 29 dokumen wajib pajak ke kepolisian untuk melengkapi kebutuhan informasi di kepolisian," katanya, saat konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

"Dokumen itu mesti dilengkapi karena kadang-kadang itu badan hukum yang beroperasi di beberapa wilayah jadi proses pengumpulan informasinya dilakukan secara berkala begitu kita sudah cukup," kata Agus menambahkan.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) juga telah mengirimkan dokumen 151 wajib pajak terkait Gayus kepada kepolisian. Dari 151 wajib pajak tersebut, 74 dokumen telah dikembalikan ke Kemkeu dan wajib pajak. Dari 74 dokumen yang telah diperiksa kepolisian dan dikembalikan, tidak terbukti pada ranah pidana baik korupsi maupun penyuapan.

"Dan berita acaranya itu umumnya kalau ada temuan diselesaikan di UU perpajakan, jadi ini ditindaklanjuti di Kementerian Keuangan dan juga oleh Dirjen Pajak dari 74 dokumen yang diterima kembali oleh wajib pajak," ujarnya.

Namun, Agus menekankan, 151 wajib pajak yang tengah diperiksa tersebut tidak berarti melakukan kesalahan. "Hal yang penting di sini saya ingin ungkapkan adalah kalau seandainya kita sudah periksa 151 wajib pajak pernah terkait atau pernah berhubungan dengan saudara Gayus, itu tidak berarti 151 itu semua salah karena ini penting untuk dicatat sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang sedang dilakukan kajian," papar Agus.

Selain menyerahkan tambahan dokumen kepada pihak kepolisian, Kemkeu juga telah menyerahkan 27 dokumen wajib pajak ke tim gabungan Inspektorat Jenderal Kemkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 20 dokumen telah ditelaah dan diduga ada 37 keputusan pajak yang terindikasi salah. Indikasi kesalahan itu, menurut dia, umumnya pada saat pemeriksaan pajak, penelaahan keberatan, dan penanganan banding di daerahnya.

Hari ini digelar rapat terkait perkembangan pengusutan kasus dugaan mafia hukum yang dipimpin Wakil Presiden Boediono. Rapat diikuti, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo, Irjen Kementerian Hukum dan Ham Sam L Tobing, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santoso.