Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Nilai Pemerintah Sudah Bekerja

Kompas.com - 25/03/2011, 14:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie tak sepakat dengan penilaian bahwa Pemerintah Indonesia lamban dalam merespons situasi dalam negeri Libya, menyusul serangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat yang sudah menewaskan ratusan penduduk. Menurut Marzuki, pPemerintah Indonesia sudah bekerja melalui Kedutaan Besar RI yang ada di negara tersebut.

”Pemerintah itu kan mulai dari duta besar kita di PBB, lalu Kementerian Luar Negeri, kabinet, lalu Presiden, tentu ada urutan. Saya yakin perwakilan kita di luar negeri pasti melakukan sesuatu yang sudah terdengar oleh kita. Dan jangan dibilang tidak tegas, kan ada proses, mekanisme, dan tidak buru-buru,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat (25/3/2011).

Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, jangan menyamakan kinerja pemerintah dengan DPR. Anggota Dewan tampak lebih cepat bekerja karena sering dilihat dari pernyataan-pernyataan politiknya saja, sementara persoalan Libya tak hanya bisa ditanggapi dengan pernyataan-pernyataan politik saja.

”Kalau di sana, enggak bisa buru-buru karena pengaruh statement (pernyataan) luas, jadi tentu melalui proses dan mekanisme,” ujarnya.

Merespon memanasnya situasi di Libya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Februari 2011 lalu mengaku telah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Presiden meminta para pemimpin dunia untuk turut membantu mencarikan solusi terbaik bagi Libya. Ia khawatir, situasi politik di Libya akan merembet ke negara lainnya. Tak hanya itu saja, memanasnya situasi di negara kaya minyak tersebut memiliki implikasi meroketnya harga minyak dan pangan dunia.

”Oleh karena itu, konkretnya, saya akan menulis surat ke Sekjen PBB. Indonesia menyerukan kepada DK PBB khususnya dan kepada PBB pada umumnya, termasuk komunitas global, untuk bukan hanya sekadar peduli, tetapi mengambil langkah yang riil membantu bangsa Libya mencegah terjadinya aksi kekerasan dan jatuhnya korban,” kata Presiden pada jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Presiden juga berharap Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, dan semua organ PBB turut memelopori serta memimpin komunitas global untuk melakukan sesuatu yang tepat dan cepat bagi Libya. Presiden juga menekankan pentingnya upaya global untuk mengendalikan inflasi atas harga-harga pangan dunia.

”Kini kita menyaksikan harga minyak yang cukup signifikan yang juga dipicu oleh keadaan di Libya dan negara-negara di sekitarnya. Kalau ini tidak bisa dihentikan, maka dunia akan mendapatkan pukulan ganda, yaitu inflasi harga pangan dan kenaikan harga minyak yang juga secara langsung berimplikasi pada meningkatnya harga pangan. Ini kalau kita biarkan akan memberikan persoalan serius bagi hampir semua negara di dunia,” kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

    Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

    Nasional
    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Nasional
    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

    Nasional
    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Nasional
    Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

    Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

    Nasional
    Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

    Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

    Nasional
    Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

    Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

    Nasional
    Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

    Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

    Nasional
    Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

    Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

    Nasional
    Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

    Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

    Nasional
    Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

    Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

    Nasional
    Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

    Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

    Nasional
    Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

    Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

    Nasional
    Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

    Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

    Nasional
    Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com