Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Sampah, Jangan Ditanggapi Serius

Kompas.com - 13/03/2011, 20:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan di dua harian di Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age terkait kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dinilai "sampah". Pemberitaan yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai tanpa bukti.

"Saya katakan itu sampah. Kita senang banget konsumsi sampah," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, saat diskusi di Jakarta, Minggu (13/3/2011).

Mubarok mengaku tak terkejut dengan pemberitaan itu lantaran informasi itu sudah lama ia terima. Dia malah menilai apa yang dituliskan itu bukan tergolong berita. "Itu lama, enggak pernah ada buktinya. Kalau BIN (Badan Intelejen Nasional) awasi orang itu bukan berita. BIN itu tugasnya mengawasi," kata dia.

"Sama seperti KPK menyadap telepon gubernur, itu bukan berita. Diperintah atau enggak diperintah Presiden, yah mereka melakukan itu. Enggak ada yang lucu berita itu. Makanya pak Syamsir (Kepala BIN) ditanya (jawab) he..he..he, gitu aja," tambah Mubarok.

Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR, mempertanyakan tindakan dua media Australia itu yang menerbitkan tanpa ada bukti. Pertanyaan itu muncul jika melihat sejarah berdirinya dua media itu yakni The Sydney Morning Herald berdiri tahun 1831 dan The Age tahun 1854 .

"Oplahnya besar, yang satu 750 ribu (eksemplar), yang satu 600 ribu (eksemplar). Berarti ini bukan koran kecil. Tapi kok dengan mudah buat spekulasi yang menyakini negara lain," ucap dia.

Ketika ditanya apakah Anda melihat ada kepentingan di balik pemberitaan itu, politisi dari partai PDI-Perjuangan itu menjawab, "Kita tidak mengukur spekulasinya."

J Kristiadi, pengamat politik, mengatakan, pemerintah tak perlu berlebihan menanggapi pemberitaan dua media itu. Dikatakannya, hal yang sama juga terjadi pada negara lain seperti Amerika Serikat, Taiwan, dan Korea.

"WikiLeaks itu barang biasa. Pemerintah tak usah kalang kabut. Itu barang lama, sudah tahun 2004. Di negara lain juga dibocorkan. Hal-hal seperti itu akan terjadi di kehidupan modern," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com