Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Gayus, KPK Kerja Siang-Malam...

Kompas.com - 10/03/2011, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Apa kabar kasus mafia pajak? Kabar perkembangan penanganan kasus dugaan mafia pajak dengan tersangka mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan seolah tenggelam. Baik pihak Kepolisian maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyampaikan adanya kemajuan pesat dalam menangani kasus ini. Polri belum menemukan asal aliran dana Gayus Rp 74 miliar yang berkaitan dengan 151 perusahaan wajib pajak Gayus.

Bagaimana dengan KPK? Ketua KPK Busyro Muqqodas selalu mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen jelas mengusut tuntas kasus mafia pajak. Bahkan, KPK menargetkan kasus tersebut terungkap sebelum akhir tahun ini. Menurut Busyro, pihaknya tidak akan terpengaruh faktor politik dalam menangani kasus mafia pajak.

"Faktor-faktor politik di sini gak laku, gak market," ucap Busyro, Jumat (4/3/2011) lalu.

Hari ini, Kamis (10/3/2011) Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa KPK bekerja keras mengungkap kasus Gayus. "Kita masih bekerja dari pagi, siang, malam. Namanya kan buka-tutup, gak mungkin kita ceritakan detil, tapi kita sedang kerja, kerja, kerja," katanya.

Menurut Johan, saat ini tim penyelidiki KPK yang jumlahnya sekitar 10 orang tengah beredar mencari bukti terkait praktek mafia perpajakan. Tim, kata Johan, memeriksa sejumlah data di Direktorat Jenderal Pajak. "Sudah minta keterangan orang-orang pajak. Lagi berjalan pemeriksaan data. Untuk sekarang ini data dulu, bukan memanggil orangnya (pegawai Dirjen Pajak) tapi memeriksa datanya," ungkapnya.

Kendala KPK

Menurut Johan, kasus mafia perpajakan yang melibatkan Gayus Tambunan menyedot banyak tenaga KPK. Diperlukan banyak orang dalam menangani kasus ini. KPK merasakan keterbatasan sumber daya manusia. "Soal keterbatasan sumber daya kita. kita sekarang menangani kasus yang menyedot tim banyak misalnya Century, Mafia Pajak Gayus, dugaan suap cek perjalanan juga menyedot pikiran dan tenaga kita," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com