Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Ideal: PDI-P Masuk, Golkar-PKS Keluar

Kompas.com - 06/03/2011, 19:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fungsionaris DPP Demokrat, Ulil Abshor Abdallah, berpendapat dengan mengeluarkan Golkar-PKS dan memasukan PDI-P, adalah salah satu cara membuat koalisi yang ideal.

Menurutnya, Golkar-PKS telah sering membuat tindakan yang dapat menggangu kestabilan pemerintahan. "Dalam koalisi ideal itu lebih baik tanpa Golkar dan PKS. Karena, selama ini kita tahu, bahwa dua partai ini (Golkar dan PKS) banyak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan," ujarnya ketika menghadiri Konferensi Pers "Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara" di Kantor Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Jakarta, Minggu (6/3/2011),

Untuk itu, menurut Ulil, Demokrat akan terus mengusahakan untuk menggandeng PDI-P untuk mengisi kekosongan, jika Golkar dan PKS keluar dari koalisi. "Dengan masuknya PDI-P, warna nasionalisme dalam koalisi makin kuat. Kita sekarang sudah sering sejumlah tantangan kekerasan atas nama agama dan lainnya, kalau PDI-P masuk itu akan ideal sekali," imbuhnya.

Ketika ditanya, apakah dengan masuknya PDI-P dapat menjamin kestabilan koalisi. Ia mengatakan, PDI-P jauh lebih solid dalam hal plattform kepartaian dibandingkan Golkar dan PKS. "Memang tidak menjamin. Tapi, menurut saya, Golkar selama berada dalam koalisi terlalu menonjol unsur politiknya, sehingga lebih susah diprediksi. Jadi, dengan masuknya PDI-P, setidaknya kita harapkan internal koalisi lebih disiplin nanti, " pungkasnya.

Seperti diberitakan, hubungan Golkar dan PKS dengan Demokrat merenggang dalam koalisi akibat tidak satu suara dalam dua kali usulan hak angket, yakni century dan pajak beberapa waktu lalu. Atas masalah tersebut, dikabarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mendekati PDI-P dan Gerindra agar masuk ke dalam koalisi menggantikan Golkar dan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com