Polri Siap Tampung Keluhan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com — Mabes Polri akan mengirimkan telegram kepada seluruh jajarannya yang berisi perintah untuk menampung keluhan-keluhan para pengusaha. Langkah itu sebagai tindak lanjut pertemuan para penegak hukum dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Kita ingin supaya iklim dunia usaha kita kondusif," ucap Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kadin di Hotel The Sultan, Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo.

Ito menjelaskan, pihaknya akan menindak anggotanya jika terbukti memeras para pelaku usaha. "Jika ada permasalahan-permasalahan ditimbulkan dalam proses di kepolisian, tentu akan kita perbaiki dan akan kita tindak siapa pun oknum yang terlibat," ucap Ito.

"Namun, kita berharap kepada para pelaku usaha juga menaati aturan yang berlaku. Jangan beri kesempatan (suap) ke anggota. Jadi, di sini ada timbal balik antara pelaku usaha dengan oknum. Kalau (pelanggaran) dilakukan karena keinginan oknum, jadi tanggung jawab kita untuk melakukan tindakan ke dalam. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, akan kita kenakan dua-duanya," tambah Ito.

Suryo mengatakan, korupsi adalah salah satu penghambat iklim usaha selama ini selain masalah birokrasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, kata dia, untuk pencegahan korupsi di dunia usaha perlu ada nota kesepahaman dengan para penegak hukum.

Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Kadin, meminta pimpinan Polri ataupun kejaksaan menindak para oknum yang memeras pengusaha di daerah. "Kalau penegak hukum dan birokrasi tegak lurus, saya yakin pengusaha tidak akan berani macam-macam," lontar dia.