Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akan Gelar Ratas Kasus Gayus

Kompas.com - 15/01/2011, 03:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (17/1/2011) mendatang akan memimpin rapat terbatas untuk menuntaskan kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan dan kasus-kasus penegakan hukum lainnya.

Rapat yang akan dihadiri oleh pihak dari Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi lainnya di luar pemerintah. Dari ratas itu diharapkan ada kerja sama secara terpadu untuk mengungkap tabir kasus mafia Gayus Tambunan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas di ruang VIP Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (14/1/2011).

Dalam keterangan pers itu, Djoko didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrif Arif.

Meskipun sebelum pesawat mendarat, pers diinfokan bahwa Presiden Yudhoyono yang akan memberikan keterangan, tetapi akhirnya Djoko yang memberikan keterangan. Saat keterangan pers dilakukan, Presiden Yudhoyono berada di salah ruang di ruang VIP Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma itu.

Ratas mendadak yang membahas perkembangan isu-isu strategis dan mendesak ditangani, di antaranya, soal mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Bank Century, dilakukan setibanya Presiden Yudhoyono mendarat dari kunjungan kerjanya di Jawa Timur.

Peserta rapat di antaranya menteri ekonomi yang menyertai kunjungan Presiden Yudhoyono, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.    

"Jadi, arahan Presiden setelah dengarkan laporan, Senin nanti akan ada ratas yang tidak hanya melibatkan kita di sini. Akan tetapi, juga melibatkan PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait yang bisa diajak untuk memecahkan kerangka bagaimana penegakan hukum di negara kita, terutama yang menjadi tuntutan masyarakat," ujar Djoko.

Presiden intervensi

Menurut Djoko, ratas pada Senin mendatang hanyalah salah satu rapat dari sekian banyak rapat yang berkali-kali dipimpin oleh Presiden Yudhoyono untuk membahas pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus Gayus dan Bank Century.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com