Demokrat Ikut Beri Saran soal Reshuffle

JAKARTA, KOMPA.com - Partai Demokrat tidak dalam posisi mengarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada awal tahun ini.

Sebaliknya, Demokrat juga tidak menghalangi-halangi Presiden jika tidak ingin melakukan reshuffle kabinetnya. Namun, apabila Presiden Yudhoyono merasa perlu melakukan penyegaran terhadap menteri kabinetnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat di wawancarai khusus oleh Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1/2010).

"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas.

Anas menambahkan, Demokrat tidak dalam posisi memberikan order kepada Presiden untuk melakukan atau menghalangi reshuffle.

Menurut Anas, Demokrat yakin Presiden memiliki perhitungan, kalkulasi dan rasa politik yang tinggi dan tajam untuk menilai kinerja menterinya masing-masing untuk diganti atau tidak. "Jika ada yang memang ingin disuntik dengan energi yang baru saja dan tak diganti, ya bisa saja," tambahnya.

Anas melanjutkan, "Pak SBY itu, kan, sudah sudah dua periode menjalankan pemerintahan. Tentu, Pak SBY sudah semakin memiliki penguasaan detil yang semakin tinggi, termasuk nilai rasa politik yang semakin tajam. Jadi, apakah menterinya akan mengemban tugas dengan baik sesuai dengan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas sampai dengan 2014, atau harus diganti dengan tokoh yang lain."

Ikut beri saran Diakui Anas, partainya ikut memberikan saran dan masukan serta pertimbangan kepada Presiden tentang kinerja para menteri. Masukan itu itu dihimpunnya dari mitra para menteri di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat maupun Komisi di DPR serta penilaian publik dan para analis.

Ditanya adakah kinerja menteri yang disampaikan kepada Presiden ada yang merah, biru dan kuning seperti Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Anas menjawab diplomatis, "Kalau saya sampaikan warna seperti itu, bisa politis maknanya."

Sementara, saat ditanya pers, seusai Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (6/1/2011) lalu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan pihaknya masih menganalisa hasil capaian program kerja para menteri dan pimpinan lembaga non departemen. "Mudah-mudahan pekan depan bisa diserahkan kepada Presiden," ujar Kuntoro.