Kenaikan Tarif KA Dibatalkan Malam Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah membatalkan kembali kenaikan tarif kereta ekonomi yang sebenarnya baru diberlakukan pada Sabtu (8/1/2011) ini. Keputusan itu baru ditentukan Sabtu malam ini setelah pemerintah menganalisis perkembangan di lapangan.

"Begitu pula keputusan yang kami dengar. Kabarnya, ada instruksi dari Istana," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan, Sabtu malam ini, saat dihubungi. Bambang berjanji akan mengumpulkan informasi terakhir Minggu pagi.

Direksi PT Kereta Api Indonesia pun sudah menginstruksikan melalui pesan singkat kepada para Kepala Daerah Operasi dan Kepala Divisi Regional untuk memberlakukan tarif lama mulai Minggu besok. Penundaan kenaikan tarif diprediksi hingga Maret atau April 2011.

Sebelumnya, pada Sabtu ini, tarif kereta ekonomi naik bervariasi berdasarkan jarak, dengan rentang 16-62 persen. Secara nominal kenaikan tarif kelas ekonomi sebenarnya tidak terlalu besar sebab kenaikan tarif KRL ekonomi sebesar 62 persen hanyalah Rp 2.000.  

Standar pelayanan minimum

Peneliti perkeretaapian dari LIPI, Taufik Hidayat, dan Koordinator KRL Mania, Agus Imansyah, berjanji akan menggunakan waktu selama penundaan tarif ini untuk menyusun standar pelayanan minimum (SPM) kereta api.    

Penyusunan akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, organisasi KRL Mania, hingga korporasi. Kenaikan tarif tanpa peningkatan pelayanan justru memperburuk citra PT Kereta Api Indonesia.

"Satu-satunya jalan adalah membuat SPM dulu," kata Soegeng Setyo, Chief Executive Officer KATV, sebuah kelompok usaha pendukung perkeretaapian, di bidang media, televisi, dan kafé .   

Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja juga menegaskan akan membantu penyusunan SPM kereta api. SPM adalah titik awal dari membaiknya pelayanan transportasi publik di negara ini. "Tanpa standar, bagaimana kita beranjak dari satu titik pelayanan ke arah sebuah perbaikan," ujar dia.

Senada dengan Rudy, Ketua Forum Masyarakat Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mendukung keberadaan SPM kereta api sebelum tarif dinaikkan. "SPM penting agar perkeretaapian tak sekedar dijadikan mainan politik," kata dia.