Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Menangi 83 dari 216 Pilkada

Kompas.com - 07/01/2011, 00:42 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat memenangi 83 dari 216 pemilihan kepala daerah se-Indonesia selama tahun 2010.

Ketua PDI-P Trimedya Panjaitan, Kamis (6/1/2011) di Medan, menyebutkan, persentase kemenangan dalam pilkada selama 2010 hanya 38,42 persen dan harus ditingkatkan pada 2011.

Berbicara seusai Seminar Evaluasi Pilkada Menyambut Satu Tahun Rumah Aspirasi Sumut di Medan, ia menyebutkan, PDI-P bertekad memenangi 87 pilkada selama 2011.

Seminar itu juga dihadiri anggota Komisi I DPR, Tritamtomo; anggota Komisi II Yasonna Laoly; Ketua DPD PDI-P Sumut Panda Nababan; serta sejumlah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut.

Menanggapi wacana menghilangkan pilkada langsung dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur dengan mengembalikannya ke DPRD, menurut Trimedya Panjaitan, hal itu belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Wacana itu mungkin baru bisa dilaksanakan seusai Pemilu 2014," kata anggota Komisi III DPR.

Yasonna Laoly menambahkan, PDI-P menginginkan pilkada langsung karena kedaulatan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Persoalan kecurangan dan berbagai hal lain yang terjadi dalam pilkada langsung, menurut Laoly, merupakan pengalaman tersendiri bagi semua partai dan pasangan calon.

Pada bagian lain, Panda Nababan menyebutkan, partainya tidak pernah mematok "uang perahu" dalam mengusung pasangan calon. "Bahkan DPP dan DPD sering ikut memberikan sumbangan kepada pasangan calon yang diusung," ujarnya.

Untuk pilkada di Sumut sendiri, ia menyebutkan, PDI-P hanya menang di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir serta Kota Sibolga.

"Dalam hal ini memang ada kelemahan dan itu harus diakui. Untuk itulah digagas konsolidasi internal semua fungsionaris partai dan anggota DPRD se-Sumut dalam menyambut Pilkada Sumut 2013 dan Pemilu 2014," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com