Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas: Pemanggilan untuk Terlapor Anggodo

Kompas.com - 20/11/2009, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo mengaku dimintai keterangan terkait rekaman sadapan milik KPK yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Anggodo Widjojo.

"Polisi butuh keterangan Anggodo (sebagai) terlapor," ucap Budiman seusai memberikan keterangan di Mabes Polri, Jumat (20/11). Selain harian Kompas, penyidik juga memanggil redaktur media Seputar Indonesia (Sindo) untuk dimintai keterangan.

Namun, pernyataan Budiman tersebut berbeda dengan surat panggilan yang diterima pihak Sindo. Redaktur Pelaksana Sindo Nevi Hetaria, seusai memberikan keterangan di Mabes Polri, mengatakan bahwa pemanggilan terkait laporan Anggodo dan Indra Syahnun Lubis.

Budiman menjelaskan, substansi pertanyaan penyidik hanya seputar pemberitaan Kompas pada 4 November 2009 tentang transkrip rekaman. "Ditanya apakah benar transkrip rekaman dimuat di Kompas pada 4 November 2009? Saya katakan benar. Hanya itu saja," kata dia.

Menurut Budiman, penyidik kemungkinan hanya memanggil perwakilan Kompas dan Sindo untuk mendapatkan keterangan terkait rekaman sadapan antara Anggodo dan pejabat kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pihak lain.

"Kalau semua koran dipanggil, jawaban akan iya. Penyidik bilang Kompas oplahnya paling besar dan Sindo cukup besar," tambahnya.

Menurutnya, kepolisian mempunyai hak meminta keterangan untuk menangani suatu perkara. "Saya menghormati otoritas kepolisian untuk meminta keterangan dari saya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com