Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kristiadi: Anggota DPR Masih seperti Anak TK

Kompas.com - 11/11/2009, 19:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kericuhan yang terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan sejumlah kalangan masyarakat sipil macam lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, mahasiswa, dan para pegiat antikorupsi, Selasa malam kemarin, kembali memicu kecaman terhadap lembaga legislatif.

Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai pernyataan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid beberapa tahun lalu, yang menyebut anggota DPR punya sifat seperti sekumpulan murid taman kanak-kanak (TK), tampaknya masih sangat relevan sampai sekarang. Hal itu disampaikan Kristiadi, Rabu (11/11), seusai berbicara dalam diskusi terbatas di Departemen Pertahanan.

Dia memperingatkan para anggota legislatif agar ingat kalau mereka tidak lebih dari sekadar wakil rakyat, yang seharusnya peka dan menuruti kemauan dan perasaan rakyat akan keadilan. "Saya masih ingat omongan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu dan sepertinya masih relevan sampai sekarang. Buat saya, yang namanya anggota DPR itu seharusnya berkualitas dalam arti mengerti aspirasi, dinamika, dan suasana batin masyarakat," ujar Kristiadi.

Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif diminta punya dan memperlihatkan empati pada rasa keadilan masyarakat. Kristiadi bahkan menilai sebagian besar dari anggota Komisi III kemarin tampak masih belum punya kualitas macam itu, yang menjadikan mereka belum pantas menjadi anggota DPR. "Kok, ya bisa enggak nyambung itu antara rakyat dengan wakilnya. Fenomena kemarin menunjukkan mindset dan paradigma para anggota legislatif itu masih jauh dari yang kita harapkan. Sangat disayangkan sekali," ujar Kristiadi.

Lebih lanjut, tambah Kristiadi, jika kondisi seperti itu terus terulang dan terjadi, dirinya mengaku sangat pesimistis anggota DPR periode 2009-2014 ini tidak akan menghasilkan apa-apa yang berarti bagi rakyat Indonesia. Apalagi, jika partai politik juga tidak ambil peduli. Jika seperti itu, menurut Kristiadi, rakyat harus secara tegas mendesak parpol memperbaiki kualitas orang-orang mereka di legislatif. Perbaikan kualitas dalam konteks menjadikan para anggota legislatif sebagai orang-orang yang bersedia menomorsatukan dan bersedia menyerahkan dirinya bagi kepentingan rakyat.

"Perkara mereka kurang jago berdebat atau berbicara, hal itu bisa dipelajari dan diperbaiki. Namun, harus dipastikan mereka punya attitude yang mendahulukan kepentingan rakyat banyak, yang mereka wakili. Anggota DPR sekarang harus segera bertobat dan belajar dari pengalaman kemarin," ujar Kristiadi.

Kristiadi juga meminta masyarakat dalam lima tahun mendatang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kritis dalam memilih calon wakil mereka di legislatif. Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan aturan perundang-undangan, terutama terkait parpol dan dari mana saja mereka mendapat aliran dana untuk membiayai parpol. Dengan cara itu diharapkan masyarakat bisa memastikan tidak lagi terjadi parpol, politisi, dan anggota legislatif hanya mendahulukan kepentingan orang atau pihak tertentu yang telah membiayai mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com