Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ary Muladi Siap Buka-bukaan

Kompas.com - 07/11/2009, 08:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sabtu (7/11) pagi ini, Ary Muladi akan bertemu dengan Tim Delapan untuk memberi klarifikasi seputar keterlibatannya dalam polemik dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.00.

Menurut pengacaranya, Sugeng Teguh Santoso, Ary akan menegaskan beberapa poin keterangan yang sudah disiapkan, termasuk buka-bukaan fakta soal aliran dana suap. Sugeng mengatakan, Ary akan mulai dengan menjelaskan kronologis awal ketika Ary menyatakan bertemu dengan pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, beserta tiga orang lainnya yang tidak diketahui pada bulan Juli 2009. Hal ini tertera pada Berita Acara Pertama (BAP) yang dibuat Ary.

"Kemudian ketika mencabut keterangannya pada 18 Agustus 2009 dan menyatakan tidak pernah bertemu dengan pimpinan KPK," tutur Sugeng kepada Kompas.com.

Terkait pencabutan BAP pertama ini, Ary juga akan menjelaskan secara gamblang tokoh Yulianto yang disebutnya sebagai pihak yang dimintanya langsung. Di sini Sugeng menyatakan, Ary akan sekaligus mempertanyakan sikap penyidik Polri yang seakan-akan sangat berkepentingan kepada Ary agar menyatakan keterangan sesuai dengan BAP pertama bahwa Ary sendiri langsung bertemu dengan Bibit dan Chandra. "Kenapa berkepentingan mengarahkan Ary?" tanya Sugeng.

Ary juga akan bertutur tentang kisahnya ketika ditangkap dan dijadikan tersangka di Yogyakarta atas dugaan kasus penggelapan uang dengan pelapor yang tak jelas hingga terjadi penangguhan penahanan.

Sugeng juga khawatir kliennya akan dikenakan tersangka lagi. Artinya, dalam peristiwa hukum yang sama bisa dikenakan sangkaan beberapa kali. "Ini kan melanggar HAM," lanjut Sugeng. Oleh karena itu, Ary akan meminta perlindungan hukum, termasuk berhak didampingi kalaupun nanti diperiksa sebagai saksi di Polri. "Jangan ada pengenaan status tersangka lagi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com