Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Air Mata Susno, Air Mata Buaya

Kompas.com - 06/11/2009, 12:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Air mata Komjen Susno Duadji yang sempat menitik seusai memberikan keterangan dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (5/11) malam, dinilai palsu dan hanya rekayasa politik.

Menurut Managing Director of Imparsial Rusdi Marpaung, tangisan Susno merupakan cermin institusi kepolisian yang rapuh dalam menghadapi masalah.

"Seorang jenderal menangis, itu cengeng juga. Rakyat jadi bisa melihat sendiri itulah mentalitas para pejabat negara dan institusi yang cengeng. Tapi menurut saya, itu air mata buaya yang diperlihatkan semalam," ujarnya, saat jumpa pers, di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (6/11).

Susno, yang telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri, memang berulang kali disebut-sebut dalam rekaman hasil sadapan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik buronan KPK Anggoro Widjojo.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III semalam, Susno memberikan klarifikasi mengenai tuduhan yang menyebutkan bahwa ia menerima uang sebesar Rp 10 miliar terkait kasus Bank Century. Di depan anggota Komisi III, Susno bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menerima Rp 10 miliar dari siapa pun. Dia juga membantah semua tudingan negatif terhadap dirinya.

Selain itu, dia menyebutkan bahwa berbagai tudingan itu telah membuat istri, anak, dan cucunya sangat prihatin. Dia juga menyatakan kesanggupannya untuk diperiksa untuk membersihkan namanya. Mata Susno terlihat merah seperti berkaca-kaca saat menyampaikan klarifikasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com