Walau Pahit, Golkar Tetap Kritisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan tetap memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah walaupun kritik itu pahit.

Posisi Partai Golkar terhadap pemerintah bagaikan sahabat yang baik, yang tidak saja memberi pujian, tetapi juga mengingatkan dan memberi evaluasi obyektif serta solusi alternatif.

”Itulah sahabat sejati,” kata Ketua Umum Partai Gokar Aburizal Bakrie dalam pidato politiknya pada perayaan hari ulang tahun ke-45 Partai Golkar, Sabtu (31/10), di Jakarta.

Menurut Aburizal, Partai Golkar mengajak partai lain untuk bersikap sama, yaitu loyal tetapi tetap obyektif, kritis, dan independen sehingga spektrum suara rakyat benar-benar terwakili.

Acara semalam tidak dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hadir Wakil Presiden RI Boediono, mantan Presiden RI BJ Habibie, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Juga hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Sekjen Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Hadir pula beberapa menteri, seperti Hatta Rajasa dan Tifatul Sembiring.

Kasus Century

Saat ditanya pers apakah ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan sikap Partai Golkar di DPR dalam kasus hak angket Bank Century, Aburizal mengatakan, pada prinsipnya presiden telah mengetahui kalau tindakan Partai Golkar di DPR beberapa waktu lalu berkaitan dengan angket Bank Century adalah demi kebaikan.

”Sebagai parpol yang berkoalisi dengan pemerintah, kita ingin ada kejelasan dalam kasus Bank Century sehingga presiden dan wakil presiden nantinya bisa bekerja sekuat-kuatnya tanpa ada gosip di masyarakat,” katanya.

Aburizal membantah kalau Fraksi Golkar melunak dalam menyikapi kasus Bank Century. Menurut dia, mekanisme di DPR memiliki banyak bentuk, apakah satu atau dua komisi, atau juga lewat Badan Musyawarah dan penggunaan hak interpelasi.