Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPPT Operasikan Pesawat Pengintai Teroris

Kompas.com - 17/10/2009, 21:40 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com -  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 2010 segera mengoperasikan pesawat terbang mini nir awak atau "Puna" sebagai pendukung pertahanan keamanan nasional dan pengintai teroris.
     
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan, BPPT sudah melakukan penelitian dan berhasil mengembangkan Puna sebagai pesawat pengintai dari udara terhadap apa yang sedang terjadi di darat dan laut.

Ia mengatakan, Puna nantinya akan digunakan oleh militer dan aparat kepolisian Indonesia dalam melakukan penyusupan terhadap aktivitas di daerah rawan konflik.
 
"Puna juga melakukan pengintaian terhadap teroris yang sedang bersembunyi di lokasi yang sulit dijangkau," kata Menristek di Tangerang, Sabtu (17/10).

Pesawat Puna juga dilengkapi kamera mini untuk memotret kejadian di lapangan dan melaporkan kepada pihak terkait sebagai barang bukti.
 
Menristek mengatakan, pesawat Puna saat ini sedang dalam tahap proses pembuatan akhir dan akan dioperasikan pada tahun 2010.

"Kita ingin menunjukan pesawat Puna buatan peneliti Indonesia bisa digunakan sebagai pendukung keamanan nasional, jadi tidak harus dibeli dari luar negeri," ujar Menristek.  

Sementara itu, Direktur Pusat Teknologi Industri Pertahanan Keamanan BPPT, Joko Purwono menyatakan, Puna dapat mencapai ketinggian di udara hingga 120 kilometer (km).

Puna merupakan pesawat otonomos dilengkapi kamera pengintai dan tidak dikontrol melalui remote. Joko menambahkan, Puna memiliki panjang badan empat meter dan panjang sayap tujuh meter dengan jangkau ketinggian yang cukup di atas udara.

"Pesawat Puna akan diproduksi tahun depan oleh PT Dirgantara Indonesia (DI), untuk saat ini pesawat tersebut sedang dalam proses penyempurnaan," ujar Joko.

Selain itu, kata Joko BPPT juga mengembangkan dua pesawat pengintai mini tipe lain yakni pesawat Sriti seberat 10 kilogram (kg) dan pesawat pengintai yang dinamai Alap-Alap dengan berat 25 kg, untuk memantau perairan laut Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com