Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Ini, Presiden Batal Teken Keppres Pengangkatan Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/09/2009, 23:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono batal menandatangani rancangan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Tiga Nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/9) malam ini. Pasalnya, Presiden Yudhoyono tidak mau terburu-buru memutuskan nama-nama untuk menjadi pejabat sementara pimpinan KPK.

Karena ini menyangkut nama-nama, Presiden tidak mau terburu-buru. Presiden masih mempertimbangkan nama-nama dan proses penentuannya. "Masih ada waktu, apalagi Presiden sekarang tengah mempersiapkan keberangkatan menuju KTT G-20 di Amerika Serikat, "ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Selasa malam ini, saat dihubungi Kompas.

Menurut Andi, perihal Keppres pengangkatan tiga nama pimpinan KPK, Rabu (23/9) pagi akan disampaikan oleh pejabat terkait. Kalau tidak oleh Pak Hatta, ya oleh Pak Widodo, tandas Andi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi melapor ke Presiden di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam pu kul 19.00 wib. Selain soal persiapan keberangkatan, dilaporkan juga mengenai rancangan Keppres tersebut.

Selasa sore di Gedung Setneg, Hatta sebelumnya memimpin rapat mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengangkatan pejabat sementara KPK berikut Keppres tentang pemberhentian pimpinan KPK.

Hatta mengakui Perppu sudah diteken Senin (21/9) lalu, berikut juga Keppres pemberhentian. Direncanakan, Selasa malam ini Keppres diteken Presiden, mengingat Presiden besok pagi akan berangkat ke AS. Menhuk dan HAM Andi Mattalatta pernah menyatakan, Perppu akan segera diteken sebelum Presiden Yudhoyono meninggalkan Tanah Air.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com