Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azyumardi: Indonesia Negara Paling Menderita

Kompas.com - 04/09/2009, 16:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terorisme terjadi di seluruh dunia. Namun sepanjang sejarah aksi terorisme yang ada, Indonesia justru dinilai paling menderita. Setelah diserang teroris, negara-negara lain cepat bangkit, kejadian tersebut juga jarang sekali terulang. Namun tidak begitu dengan Indonesia. Seakan tiada habisnya kasus terorisme terjadi berulang kali di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra dalam Tadarus Kebangsaan Maarif Institute, Pluralisme, si Anak Kampoeng dan Terorisme, di Kantor Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jakarta, Jumat (4/9).

"Dibanding aksi pengeboman di Madrid (Spanyol) dan gedung WTC (Amerika), Indonesia paling menderita," kata dia.

 

Azyumardi merasa heran mengapa aksi terorisme di Indonesia terjadi berulangkali. Pasalnya aksi terorisme di luar negeri pada prinsipnya hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Indonesia. "Sesungguhnya Indonesia tidak memiliki masalah domestik yang berarti," ucap dia.

Senada dengan Azyumardi, mantan Kepala Badan Intelegen Negara, Hendropriyono juga menilai Indonesia adalah negara yang paling menderita karena terorisme. Selain menjadi korban, Indonesia juga dihujat oleh pihak internasional.

Penderitaan terus berlanjut, karena Indonesia juga harus berjuang melawan aksi terorisme tersebut. "Setelah menjadi korban, kita tetap harus melawan," kata dia.

Meski demikian, kata Hendro, Indonesia tetap harus melawan aksi terorisme yang terus terjadi belakangan ini. Jika hal tersebut didiamkan, justru akan semakin menderita. "Meski menjadi korban teror harus dilawan," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com