Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Harus Ultimatum Malaysia

Kompas.com - 30/08/2009, 12:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Malaysia terkait berbagai persoalan yang dihadapi oleh kedua negara serumpun itu telah gagal.

"Diplomasi kita sudah gagal," ujar Tjahjo dalam pesan dingkat yang dikirimkannya kepada Kompas.com, Minggu (30/8).

Hubungan Indonesia dengan Malaysia sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga sekarang, era Reformasi, selalu mengalami pasang surut. Bahkan, Presiden Soekarno pada era 60-an sempat menyatakan akan mengganyang negeri melayu itu.

Saat era Orde Baru, hubungan dua negara tetangga serumpun itu relatif stabil. Namun, pasca-Reformasi, berbagai persoalan kembali mewarnai hubungan kedua negara tersebut. Klaim seni budaya, klaim wilayah, dan masalah penyiksaan tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia merupakan contohnya.

Menghadapi permasalahan itu, Pemerintah Indonesia selama ini cenderung memakai langkah damai atau diplomasi. Namun, langkah damai yang dilakukan Indonesia itu nyatanya tak juga membuat jera Malaysia. Belakangan, Malaysia telah mengklaim tari pendet yang notabene merupakan kesenian yang berasal dari Bali, Indonesia.

Tak hanya itu, rekaman video penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Malaysia terhadap orang yang diduga TKI belakangan beredar. Hal itu tentu semakin membuat marah masyarakat Indonesia. Menanggapi berbagai permasalahan itu, Tjahjo menilai, Pemerintah Indonesia harus melakukan ultimatum terhadap Malaysia.

Ultimatum ganyang Malaysia seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno, menurutnya, tepat untuk dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com