Definisi, Pembuat, dan Pengelola Rahasia Negara Disepakati

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara telah menyepakati tiga rumusan daftar inventarisasi masalah (DIM), tetapi mengembalikan rumusan Pasal 4 kepada pemerintah untuk diubah dan disempurnakan. Ketiga DIM yang telah disepakati dalam rapat intensif selama tiga hari, 18-20 Agustus 2009, bersama perwakilan pemerintah di Wisma DPR di Kopo, Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, antara lain terkait definisi, pembuat, dan pengelola rahasia negara.

Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Rahasia Negara Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat DPR, Kamis (20/8), telah terjadi kompromi di antara pihak-pihak terkait dalam rapat pembahasan tersebut. Dari rumusan sebelumnya, yang mengatakan "rahasia negara adalah informasi, benda, dan/atau aktivitas", menjadi "rahasia negara adalah rahasia tentang informasi termasuk benda dan kegiatan tertentu". "Jadi dalam rahasia negara, benda dan aktivitas punya posisi setara dengan informasi," ujar Guntur.

Seperti diwartakan sebelumnya, dalam pembahasan hari kedua kemarin, antar-fraksi anggota panja terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama terdiri dari Fraksi PDI-P dan PKS mengusulkan, rahasia negara hanya berbentuk informasi, yang bisa saja informasi itu terkait benda atau kegiatan. Adapun mayoritas fraksi sepakat dengan rumusan pemerintah yang menginginkan rahasia negara terdiri dari tiga hal, yaitu informasi, benda, dan aktivitas. Oleh banyak kalangan masyarakat sipil, definisi rumusan pemerintah itu dipertanyakan karena bisa menghasilkan ruang lingkup yang terlalu meluas.

Sementara itu, rumusan tentang pembuat dan pengelola rahasia negara juga mengalami perubahan. Pembuat rahasia negara dirumuskan sebagai lembaga negara tertentu yang diberi kewenangan oleh UU ini. Adapun pengelola rahasia negara dirumuskan sebagai pejabat dalam lembaga negara tertentu yang diberi kewenangan menangani dan atau bertanggung jawab atas pengelolaan rahasia negara di lingkungan lembaga itu sesuai standar, prosedur, serta ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan rahasia negara.

"Kalau terkait Pasal 4, kami minta pemerintah mengubah dan menyempurnakan kembali. Kami minta pemerintah, terutama Lembaga Sandi Negara, bisa memberikan rincian yang jauh lebih baik lagi. Nanti penyempurnaan itu akan kita bahas dalam rapat panja mendatang," ujar Guntur.

Menurut Guntur, rapat panja akan dimulai kembali pada Senin, 24 Agustus 2009. Dia juga menegaskan masih akan menerima masukan dari masyarakat terkait RUU Rahasia Negara tersebut, apalagi mengingat masih banyak kontroversi dan kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil.

Sementara itu saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia (Pacivis UI) Andi Widjojanto menyatakan bahwa dirinya bersama sejumlah akademisi dan pemerhati isu rahasia negara tersebut mengajukan usulan perubahan nama. Bersama sejumlah kalangan akademisi, seperti Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, Edy Prasetyono, dan Jaleswari Pramowardhani, Andi mengusulkan istilah RUU Rahasia Negara diubah menjadi RUU Perlindungan Informasi Strategis.

"Mekanisme perlindungan itu adalah penetapan sebagian informasi strategis sebagai rahasia negara. Perubahan itu diharapkan juga mengubah paradigma RUU yang tengah dibahas secara keseluruhan sehingga diharapkan pula bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat sipil soal akan kembalinya rezim otoritarian," ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi mengaku optimistis, usulan tersebut diterima oleh panja, apalagi mengingat tenggat waktu yang ada. Usulan mereka itu menurutnya justru akan lebih menyederhanakan persoalan. Perubahan serupa menurut Andi pernah dilakukan saat pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, yang pada akhirnya berubah dan disepakati menjadi Kebebasan Informasi Publik beberapa waktu lalu.