Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Judi Anak, Wapres Akui Dilematis

Kompas.com - 02/08/2009, 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, peradilan terhadap anak-anak yang dituduh terlibat perjudian merupakan, sesuatu yang dilematis. Namun, apabila anak-anak itu sampai dimasukkan penjara karena kasus tersebut, masalahnya akan menjadi lebih dilematis.

Demikian disampaikan Wapres Kalla menjawab pers, seusai menghadiri Hari Anak 2009 di Taman Surapati, Menteng, Jakarta, Minggu (2/8) sore tadi. Dalam acara itu, hadir Gubernur Provinsi DKI Fauzi Bowo.

"Memang, apapun alasannya, anak-anak jangan sampai terlibat perjudian. Oleh karena itu, perlu pembinaan, pengawasan dan pendidikan terhadap anak dan maupun orang tua di mana pun tempat anak-anak itu berada," ujar Wapres.

Menurut Wapres, jumlah anak Indonesia itu puluhan juta. Akan tetapi, yang terlibat permainan judi seperti yang terjadi di Tangerang lalu, tidak banyak.

"Jumlahnya memang kecil dibandingkan puluhan juta anak-anak yang tidak terlibat. Namun, memang dilematis anak-anak yang terlibat permainan judi itu. Jadi, itu kasuistis," kata Wapres Kalla.

Dikatakan Wapres, jika anak-anak yang terlibat permainan judi dibiarkan, hal itu akan sangat berbahaya bagi anak-anak itu sendiri.

"Kalau anak-anak itu dikenakan hukuman dan masuk penjara, itu lebih tidak pantas lagi. Jadi, mesti ada penyelesaian yang baik supaya kasus perjudian pada anak-anak itu tidak terjadi lagi, apalagi sampai diadili," papar Wapres Kalla.

Diharapkan Wapres, pejabat daerah perlu mengingatkan para orang tua agar ikut menjaga dan mengawasi anak di lingkungan manapun agar anak-anak tidak terlibat lagi perjudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com