Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafi'i Ma'arif Kritik Keras SBY

Kompas.com - 29/07/2009, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (28/7) kemarin, yang bisa diartikan Presiden seolah menganggap mereka yang mempersoalkan proses dan hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2009 sebagai pihak yang tidak punya atau tidak menggunakan akal sehat.

Hal itu disampaikan Syafi'i, Rabu (29/7), sesaat sebelum memberikan pidato pembukaan dalam seminar bertema "Menakar Ulang Nalar Kepemimpinan Indonesia", yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta. Turut hadir menjadi pembicara Ketua Program Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra, ekonom Rizal Ramli, dan budayawan Frans Magnis Suseno.

"Saya rasa seorang presiden tidak layak mengucapkan yang seperti itu. Apalagi dari bukti di lapangan, ketika (Presiden) sampaikan foto dirinya mau ditembak, ternyata menurut anggota DPR itu foto sejak tahun 2004," ujar Syafi'i.

Menurut Syafi'i, sebagai presiden seseorang seharusnya punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Tambah lagi Indonesia dinilainya sebagai negeri yang sedang mengalami musim pancaroba. Upaya-upaya hukum yang menggugat proses dan hasil pilpres yang dinilai penuh kecurangan, menurutnya, harus dihormati.

"Biarkan saja kan semua upaya itu dijalankan. Asal Mahkamah Konstitusi juga bisa benar-benar bersikap independen seperti disampaikan ketuanya, Mahfud MD, yang menyatakan mau mempertaruhkan segalanya. Sikap seperti itu buat saya baik sekali," ujar Syafi'i.

Berbagai macam gugatan hukum atas Pilpres 2009, menurut Syafi'i, harus dilihat sebagai upaya masyarakat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi sudah diterima sebagai satu-satunya sistem politik dan sekarang tinggal terus memperbaiki kualitasnya.

Dalam pidatonya, Syafi'i mengingatkan, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini adalah memperbanyak jumlah negarawan. Saat ini, menurutnya, Indonesia tengah kebanjiran politisi dengan kualitas rata-rata medioker, tetapi bukan negarawan. Dia juga menganjurkan agar para politisi segera belajar menjadi negarawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com