Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres-Cawapres Diminta Tidak Kontra Produktif

Kompas.com - 06/07/2009, 22:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta para calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tidak menghadirkan perilaku yang kontra produktif pada masa tenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Para capres dan cawapres yang mengukur masalah dengan ukuran yang tepat, proporsional dan tidak menghadirkan sesuatu yang kontra produktif," katanya pada pers menanggapi wacana penundaan pilpres di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Hidayat, jika sesuatu yang kontra produktif dikembangkan oleh pasangan capres dan cawapres pada masa tenang sebelum digelar Pilpres pada 8 Juli 2009 dikhawatirkan akan menjadi kampanye negatif. Karena proses pilpres telah berjalan sedemikian rupa dan melewati sejumlah tahapan hingga memasuki masa tenang.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pelaksana pemilu di tanah air sambil berjalan juga telah melakukan perbaikan masalah yang diributkan saat ini yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Masalah DPT cuma masalah konsep di lapangan sebab KPU merasa bahwa mereka telah menampilkan data yang sesuai, namun tim sukses capres menyatakan tidak benar. Karena data yang dimilik tim sukses adalah data lama, sedangkan KPU data yang lebih baru," jelasnya.

Namun kisruh DPT itu diharapkan bisa menjadi koreksi yang sangat mendasar bagi KPU dan harus lebih baik lagi dalam mengkomunikasikan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait lain.

"Sekali lagi saya berharap beliau-beliau para capres kita, negarawan kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah," ujar Hidayat.

Beberapa hari menjelang digelarnya pilpres, muncul kisruh terkait DPT yang meminta agenda penting negara itu ditunda bahkan sampai membekukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan dua pasangan capres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo mendesak KPU mengeluarkan keputusan penggunaan KTP dalam Pilpres 2009 jika pemilih tidak terdaftar dalam DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com