Media Jangan Berpihak kepada Salah Satu Capres/Cawapres

SEMARANG, KOMPAS.com — Media massa, baik cetak maupun elektronik, seharusnya tidak berpihak terhadap salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini untuk menjaga keutuhan proses demokrasi dan obyektivitas pemberitaan menjelang pemilu presiden 8 Juli mendatang.

Hal itu dikatakan pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Triyono Lukmantoro dalam seminar bertema "Mengawal Pilpres yang Jujur dan Tidak Manipulatif" di kampus Universitas Diponegoro Pleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/6).

"Masyarakat berpikir berita yang mereka konsumsi dari media massa merupakan fakta. Padahal, misalnya, berita tersebut ternyata berpihak kepada salah satu calon. Hal ini tentu akan memengaruhi publik," ucap Triyono.

Menurut Triyono, media massa semestinya memberitakan ketiga calon presiden yang akan bertarung dalam pilpres mendatang dengan porsi berimbang. Jejak rekam setiap calon diinformasikan kepada masyarakat tanpa ada tendensi apa pun.

"Berita yang disajikan tidak hanya dari segi prestasi capres dan cawapres yang bersangkutan, tetapi juga kegagalan yang pernah mereka perbuat. Ini agar masyarakat dapat menentukan pilihan terbaik," ujarnya.

Keberpihakan media massa, yang disebut Triyono sebagai Sindrom Berlusconi, telah menyalahi proses demokrasi karena digunakan untuk kepentingan pemodal.

Untuk menjaga pilpres tidak manipulatif, pengamat politik dari Undip, Susilo Utomo, mengakui, dua badan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, memiliki peran penentu. Keberhasilan pemilu agar berlangsung jujur dan adil berada di tangan kedua lembaga tersebut.

Namun, dua badan tersebut tidak berfungsi optimal. Susilo menilai, hal ini karena rendahnya kompetensi KPU sehingga muncul berbagai masalah seperti karut-marutnya daftar pemilih tetap dan rusaknya surat suara.

"Adapun Bawaslu belum memiliki fungsi yang optimal karena tidak dapat memproses pelanggaran pemilu hingga tuntas. Hal dapat berakibat pada delegitimasi terhadap hasil pemilu. Hal ini seperti yang terjadi pada pemilu di Iran," kata Susilo.

Susilo menambahkan, debat capres dan cawapres perlu dilaksanakan lebih sering karena merupakan ajang untuk menampilkan profil mereka secara keseluruhan kepada publik. "Dengan acara ini, masyarakat dapat mengetahui secara lebih jauh calon yang akan mereka pilih," tuturnya.