Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anwar: Depag "Hanya Doa Saja"

Kompas.com - 09/06/2009, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan Anwar Nasution kalau tidak bicara blak-blakan. Pada konferensi pers penyampaian laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) BPK di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/6), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini blak-blakan soal kinerja Departemen Agama (Depag).

Sambil geleng-geleng kepala Anwar menyebut Depag dengan prihatin. "Depag, juga! Walah-walah. Hanya doa saja. Nanti kita harap tak doa sajalah. Di masa akan datang kita harapkan lebih baik," kata Anwar.

Pernyataan Anwar dimaksudkan sebagai sikap prihatin dirinya terhadap Depag. Prihatin karena laporan keuangannya masih perlu diperbaiki. Beda dengan laporan keuangan departemen lainnya yang dinilainya mulai membaik. "Dibandingkan sebelum saya masuk BPK dengan yang sekarang, laporan keuangan (kementerian/lembaga) sudah banyak kemajuan," tuturnya.

"Yang belum ada kemajuan diharap bisa pacu diri lebih maju. Banyak di antaranya penegak hukum tidak malu-malu pada peraturan perundang-undangan yang ada," Anwar menambahkan.

Pada laporan BPK atas LKPP 2008, disebutkan belum banyak kemajuan. Untuk itu LKPP 2008 tahun lalu BPK RI kembali tidak menyatakan pendapat (dislaimer). "Ini berturut-turut selama lima tahun dari 2004-2008," paparnya.

Kata Anwar opini atas LKPP yang terus memburuk ini menggambarkan perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi menyeluruh pada semua departemen/lembaga negara. "Masalahnya pada belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk maupun program terpadu dari pemerintah," kata Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com