Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Indonesia Diremehkan karena Miskin

Kompas.com - 01/06/2009, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Prabowo Subianto menilai sengketa kawasan perbatasan di Ambalat dengan Malaysia salah satunya terjadi lantaran kekuatan armada perang TNI tidak lagi ditakuti lantaran minimnya alokasi anggaran pertahanan yang mampu diberikan pemerintah.

Minimnya alokasi anggaran berdampak kemudian pada kemampuan TNI menyediakan dan memelihara peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) mereka. Padahal, upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo, Senin (1/6), seusai hadir dalam acara peringatan delapan windu hari lahir Pancasila di Hing Puri Fatmawati , yang juga kediaman putra bungsu Proklamator RI Ir Sukarno, Guruh Sukarno Putra.

"Saya minta kearifan dari para pemimpin kedua belah pihak, terutama Malaysia. Namun tetap persoalan kedaulatan dan keutuhan NKRI seharusnya menjadi harga mati. Saya berharap untuk masalah ini akan ada penyelesaian yang sebaik mungkin," ujar Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengingatkan, Indonesia memang sering dilecehkan oleh negara-negara lain, terutama sejumlah negara tetangga, lantaran posisi Indonesia yang secara ekonomi masuk dalam kategori lemah. Hal itu berdampak kemudian pada kemampuan pertahanannya.

Menurut Prabowo, ada hubungan yang sangat erat antara sektor ekonomi dan pertahanan. Jika perekonomian suatu negara kuat maka pertahanannya pun dipastikan juga berada dalam kondisi kuat lantaran negara itu mampu mengadakan teknologi persenjataan yang dibutuhkan.

"Dengan begitu sangat urgent bagi Indonesia kembali memperkuat perekonomiannya. Sekarang ini ada banyak kekayaan kita yang tidak lagi kita kuasai. Akibatnya, banyak negara meremehkan karena Indonesia dianggap miskin dan tidak punya apa-apa. Tambah lagi kemarin banyak pesawat TNI kecelakaan," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com