Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maftuh: Menag Sebaiknya Tidak dari Parpol

Kompas.com - 24/05/2009, 01:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni berharap bahwa orang yang menggantikan dirinya memimpin Departemen Agama (Depag) tidak berasal dari kalangan partai politik, tetapi dari kalangan profesional.

"Diharapkan ke depan, Depag tidak ’dipegang’ oleh orang partai karena nanti bisa mempunyai 'bos' dua, tetapi harus profesional," ujar Maftuh ketika berdialog di acara Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut dia, jika pucuk pimpinan departemen itu dijabat oleh orang yang berasal dari kalangan partai politik, maka dikhawatirkan terjadi dualisme tanggung jawab yang diemban, yakni kepada presiden dan partai.

Belum lagi, berbagai permasalahan yang harus dihadapi lembaga yang mengurusi umat beragama itu beragam. Dengan demikian, lembaga ini membutuhkan sosok orang yang tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku. "Karena itu, mereka yang menjabat Menag harus militan, gagah, dan profesional sehingga loyalitas kepada presiden terpilih tidak diragukan lagi," katanya.

Selama menjadi Menag, Maftuh mengaku lebih mengutamakan "khusnul khotimah" dan dia meyakini masih banyak orang yang mampu menggantikan jabatan yang diembannya yang akan berakhir dalam empat bulan ke depan.   "Saya ini sudah tua dan saya yakin masih banyak tenaga yang lebih militan lagi dari saya untuk memimpin departemen ini," ujarnya.

Muhammad Maftuh Basyuni lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939. Ia diangkat sebagai Menag pada kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelum menduduki jabatan politis itu, Maftuh yang pernah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi dan Pondok Pesantren Modern Gontor, Jawa Timur, pernah menduduki sejumlah jabatan lain di negeri ini.     

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com