Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Boediono karena Antek Pasar Bebas

Kompas.com - 13/05/2009, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Siapa pun yang dipilih SBY untuk menjadi wakil presidennya akan menimbulkan resistensi. Memang benar, ketika Boediono ditetapkan sebagai wapres untuk SBY, hari ini (Rabu, 13/5) Komite Muda Indonesia (KMI) menggelar aksi damai menolak Boediono.

"Kami menolak Boediono karena dia adalah antek neoliberalisme," kata Sodikin, Koordinator Lapangan Aksi Damai Tolak Boediono, saat ditemui di tengah aksi yang bertempat di depan Monumen Nasional di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta. Lebih lanjut, ia menjelaskan, yang dimaksud dengan antek itu berarti berpihak pada IMF, ADB, World Bank, dan WTO.

Keberatan tersebut karena KMI melihat jika Boediono menjadi wapres maka Indonesia akan terpuruk. "Sistem perekonomian kita akan semakin ke pasar bebas. Perekonomian kita akan mengedepankan swasta, sehingga akan semakin banyak aset negara yang dijual," jelas Sodikin yang juga mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Hal ini, lanjutnya, tidak sesuai dengan landasan perekonomian kita yang adalah ekonomi Pancasila bukan ekonomi liberal atau pasar bebas. "Kita akan semakin jauh dengan sistem ekonomi kerakyatan jika swasta terus masuk," katanya.

Komite Muda Indonesia terdiri dari mahasiswa Universitas Jayabaya, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Borobudur, Universitas Islam As-Syafiiah, Universitas Islam Jakarta, Universitas Dharma Persada, dan BSI Jatiwaringin.

"Kami yang ikut aksi ini ada sekitar 150 orang," kata Sodikin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Juga Siap Diduetkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Kaesang Juga Siap Diduetkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Tak Bisa Angkat Suara PPP, Sandiaga Uno Minta Maaf

Tak Bisa Angkat Suara PPP, Sandiaga Uno Minta Maaf

Nasional
Soroti Rumput GBK, Menpora Minta Jadwal Konser dan Pertandingan Bola Tak Berdekatan

Soroti Rumput GBK, Menpora Minta Jadwal Konser dan Pertandingan Bola Tak Berdekatan

Nasional
Jokowi Minta Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan Peparnas 2024 Tidak Mundur

Jokowi Minta Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan Peparnas 2024 Tidak Mundur

Nasional
Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

Nasional
Budi Arie Lempar Sinyal Kemungkinan 'Reshuffle' Kabinet Jokowi

Budi Arie Lempar Sinyal Kemungkinan "Reshuffle" Kabinet Jokowi

Nasional
Temuan KPK di Indonesia Timur: Fasyankes Mangkrak, Nakes Tak Dibayar

Temuan KPK di Indonesia Timur: Fasyankes Mangkrak, Nakes Tak Dibayar

Nasional
Kejagung Ngaku Kurang Anggaran Rp 15,5 T untuk 2025

Kejagung Ngaku Kurang Anggaran Rp 15,5 T untuk 2025

Nasional
Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Nasional
Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Nasional
Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Nasional
Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Nasional
PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com