Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Kontrak Koalisi Harus Tertulis

Kompas.com - 10/04/2009, 19:52 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrat menegaskan keinginannya untuk membangun koalisi berdasarkan piagam politik. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jumat, mengatakan kontrak koalisi tersebut hrus tertuang dalam bentuk piagam tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada publik.

"Belajar dari pengalaman koalisi yang sekarang, utamanya yang di Parlemen dan juga di Pemerintahan, memang koalisi yang akan datang harus betul-betul rules based. Kontrak politiknya juga harus jelas," tuturnya.

Piagam tertulis tersebut nantinya akan diumumkna kepada publik. Dengan demikian, SBY berharap masyarakat juga dapat ikut mengontrol kesepakatan partai-partai politik dalam membangun pemerintahan selama lima tahun mendatang.

"Rakyat kita ini jangan dikira tidak paham tentang etika dan etiket berkoalisi," ujarnya.
Menurutnya, kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah satu, yaitu membangun pemerintahan efektif yang berhubungan sehat dengan parlemen.

Kabinet solid

Selain itu, ia berharap adanya komunikasi sehat di antara koalisi serta kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan. Ia berharap tidak ada kejadian seorang menteri yang bergabung dalam kabinetnya sendiri mengkritik kebijakan pemerintah serta ada partai politik yang tiba-tiba mengusulkan pergantian menterinya di pertengahan jalan.

SBY mengakui masih terdapat kekurangan dalam 4,5 tahun koalisi pemerintahan yang masih berlangsung hingga saat ini. "Hal-hal tidak pas, selalu saja ada karena dulu memang kebersamaan kami tidak dalam format yang betul-betul tersepakati dengan baik," katanya.

Karena itu, lanjut dia, koalisi ke depan harus berdasarkan aturan serta kontrak politik yang jelas untuk menghindari benturan dalam kabinet. "Misalnya, apa tepat seorang menteri berangkat dari koalisi menghantami kebijakan pemerintah yang dia juga masih ada dalam pemerintah. Di negara mana pun mestinya he must be out. Ini harus jelas nanti, rakyat juga inginkan kejelasan seperti itu," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini Partai Demokrat sedang menggodok klausul-klausul yang tertuang dalam piagam koalisi. "Sedang kami susun. Banyak yang kita telaah dengan logika dan nalar sehat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com