Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Kontrak Koalisi Harus Tertulis

Kompas.com - 10/04/2009, 19:52 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrat menegaskan keinginannya untuk membangun koalisi berdasarkan piagam politik. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jumat, mengatakan kontrak koalisi tersebut hrus tertuang dalam bentuk piagam tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada publik.

"Belajar dari pengalaman koalisi yang sekarang, utamanya yang di Parlemen dan juga di Pemerintahan, memang koalisi yang akan datang harus betul-betul rules based. Kontrak politiknya juga harus jelas," tuturnya.

Piagam tertulis tersebut nantinya akan diumumkna kepada publik. Dengan demikian, SBY berharap masyarakat juga dapat ikut mengontrol kesepakatan partai-partai politik dalam membangun pemerintahan selama lima tahun mendatang.

"Rakyat kita ini jangan dikira tidak paham tentang etika dan etiket berkoalisi," ujarnya.
Menurutnya, kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah satu, yaitu membangun pemerintahan efektif yang berhubungan sehat dengan parlemen.

Kabinet solid

Selain itu, ia berharap adanya komunikasi sehat di antara koalisi serta kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan. Ia berharap tidak ada kejadian seorang menteri yang bergabung dalam kabinetnya sendiri mengkritik kebijakan pemerintah serta ada partai politik yang tiba-tiba mengusulkan pergantian menterinya di pertengahan jalan.

SBY mengakui masih terdapat kekurangan dalam 4,5 tahun koalisi pemerintahan yang masih berlangsung hingga saat ini. "Hal-hal tidak pas, selalu saja ada karena dulu memang kebersamaan kami tidak dalam format yang betul-betul tersepakati dengan baik," katanya.

Karena itu, lanjut dia, koalisi ke depan harus berdasarkan aturan serta kontrak politik yang jelas untuk menghindari benturan dalam kabinet. "Misalnya, apa tepat seorang menteri berangkat dari koalisi menghantami kebijakan pemerintah yang dia juga masih ada dalam pemerintah. Di negara mana pun mestinya he must be out. Ini harus jelas nanti, rakyat juga inginkan kejelasan seperti itu," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini Partai Demokrat sedang menggodok klausul-klausul yang tertuang dalam piagam koalisi. "Sedang kami susun. Banyak yang kita telaah dengan logika dan nalar sehat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com