Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Wapres, Alumni Muhammadiyah Akui Tak Berpolitik

Kompas.com - 04/03/2009, 11:14 WIB

JAKARTA, RABU —  Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Indonesia (KAUMY), Rabu (4/3) pagi, mendatangi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. Selain melaporkan hasil Musyawarah Nasional KAUMY yag telah berlangsung akhir Februari lalu, Kumi juga berharap kepemimpinan nasional pada masa datang yang lebih prorakyat.

"Ke depan, kepemimpinan nasional harus prorakyat supaya bisa membawa kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," tandas M Yana Aditya, juru bicara KAUMY, saat memberikan keterangan pers seusai sekitar setengah jam bertemu dengan Wapres Kalla.

Dalam pernyataannya itu, Yana menyatakan, Ketua KAUMY tengah sakit sehingga ia yang ditunjuk sebagai jubir. Yana didampingi oleh seorang penasihat KAUMY, Rachmat Setiawan, dan Bendahara Kumi Afdal Rizal Armasitha.

Saat ditanya apakah pemerintahan yang sekarang ini dinilai belum prorakyat, Yana berkilah, "Saya hanya menyampaikan harapan agar pemerintahan prorakyat. Prorakyat itu harus bisa dilihat dan diimplementasikan."

Namun, saat ditanya lagi soal dukungan terhadap pencalonan Kalla sebagai Wapres, Yana mengaku kedatangan Kumi bukan untuk dukung-mendukung, mengingat alumni Universitas Muhammadiyah berada di mana-mana, di antaranya di berbagai partai politik sehingga bersikap netral.

Dikejar lagi dengan sejumlah pertanyaan lainnya soal pencalonan dan pengertian pemerintahan prorakyat, Yana belum sempat menjawab. Namun, Rachmat buru-buru mengklarifikasi bahwa kedatangannya ke Wapres Kalla tidak ada urusannya dengan ranah politik dan perpolitikan sehingga KAUMY tidak bisa menjawab lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com