Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selamat Datang Universitas Pertahanan

Kompas.com - 18/02/2009, 21:08 WIB

JAKARTA, RABU — Dalam waktu dekat, Indonesia bakal memiliki Universitas Pertahanan. Pendirian universitas itu diyakini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan calon pemimpin bangsa, yang punya kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara lintas sektoral termasuk dalam konteks pertahanan secara luas.

Mereka yang nantinya dididik di universitas itu diharapkan dalam 10-15 tahun ke depan bakal menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih memiliki kepercayaan diri, kompetitif, dan lebih beradab di mata negara-negara lain di dunia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Rabu (18/2), seusai membuka lokakarya pendirian Universitas Pertahanan di Departemen Pertahanan, Jakarta. Turut hadir sejumlah perwakilan dari instansi terkait seperti TNI, Polri, dan Departemen Pendidikan Nasional.

”Indonesia negara luas dan punya peran semakin penting dalam lingkup regional dan dunia. Inti pendidikan dalam Universitas Pertahanan ini nantinya adalah pendidikan pascasarjana pertahanan militer bercirikan tri-matra terpadu, darat, laut, dan udara, yang terkait langsung dengan pertahanan dalam arti luas,” ujar Juwono.

Menurut Juwono, sebagai sebuah negara besar dengan tingkat perekonomian yang masuk dalam 20 besar perekonomian negara dunia, Indonesia diyakini masih kekurangan jumlah orang yang bisa menjadi calon pemimpin bangsa dengan kemampuan lintas sektoral tadi.

Selain bekerja sama dengan institusi pendidikan di lingkungan TNI, universitas ini nantinya juga akan melibatkan sebanyak mungkin disiplin ilmu dari berbagai universitas lainnya serta bekerja sama dengan universitas-universitas sejenis dari negara lain, seperti Australia, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

”Akan tetapi untuk sementara terkait alokasi anggaran untuk pengoperasian universitas ini masih akan ditanggung Dephan, diambilkan dari anggaran Dirjen Strategi Pertahanan dan Potensi Pertahanan. Ada juga sumbangan dana dari Depdiknas,” ujar Juwono.

Adapun untuk masa mendatang, Dephan juga akan memperjuangkan adanya anggaran tambahan untuk keperluan tersebut. Pembentukan universitas itu menurut Juwono adalah amanat dan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rencananya akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.

”Kami juga sudah menjajaki tawaran kerja sama dari sejumlah negara. Tentunya mereka memang punya kepentingan besar pada ketahanan ekonomi dan pertahanan Indonesia apalagi mengingat kita ini pasar yang besar bagi setiap negara. Jadi nanti kita akan saling memanfaatkan saja,” ujar Juwono.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal memaparkan, langkah persiapan pembentukan universitas tersebut sudah dilakukan dan terus berjalan, berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait, untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.

”Dari sisi konsep pendidikannya nanti kami juga sudah melakukan perbandingan dengan universitas pertahanan lain di sejumlah negara dengan tetap mempertahankan ciri khas ke-Indonesiaannya. Nantinya juga akan dipadukan berbagai bidang ilmu, mulai dari politik, hubungan internasional, psikologi, engineering, kimia, dengan pusat di ilmu kemiliteran,” ujar Fasli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com