Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Pakai Atribut Militer dalam Kampanye

Kompas.com - 12/02/2009, 04:29 WIB
 
JAKARTA, KAMIS - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, pihaknya tidak ingin melihat ada fasilitas atau atribut TNI, terutama milik TNI Angkatan Darat, dipakai tidak semestinya oleh orang yang tidak berhak.

”Bahkan, sekadar ditiru seperti selama ini dilakukan sejumlah satuan tugas bentukan partai politik,” kata Agustadi, Rabu (11/2). Penegasannya itu dilakukan untuk terus menjaga netralitas TNI, terutama sepanjang masa Pemilu 2009. Sejumlah upaya, menurut dia, juga telah dilakukan, seperti menggelar kerja sama dengan Kejaksaan Agung.

”Bersama Kejaksaan Agung kami sudah berkomitmen menertibkan semua atribut berbau militer yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kami juga sudah menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk memberi tahu partai-partai politik agar tidak menggunakan berbagai bentuk atribut militer,” ujar Agustadi.

Akan tetapi, Agustadi mengaku belum tahu apakah surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Secara berkala, pihak TNI AD, lanjutnya, akan menggelar razia rutin di jalan-jalan. Dia minta langkah itu didukung DPR. Agustadi menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I.

Dalam kesempatan itu, KSAD juga menegaskan, pihaknya telah mengajukan protes keras terhadap salah seorang calon anggota legislatif sebuah partai politik asal Papua Barat yang dinilai mencoba menyalahgunakan atau memanfaatkan prajurit TNI sebagai sarana kampanye pemilunya.

Harapkan dukungan

Di Bandung, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengharapkan dukungan dari keluarga militer dan para purnawirawan TNI dalam Pemilu 2009. Ia optimistis dukungan itu diperolehnya karena Wiranto yang juga mantan Panglima TNI memiliki ikatan emosional dengan kalangan tersebut.

Wiranto menyatakan hal itu seusai menjadi pembicara dalam seminar dan lokakarya nasional bertema ”Mencari Pemimpin yang Ideal bagi Indonesia”, Rabu di Universitas Padjadjaran, Bandung. Sesi pertama semiloka itu menghadirkan Wiranto sebagai pembicara, sedangkan sesi kedua diisi oleh Prabowo Subianto.

Wiranto menjelaskan, meski harus netral dalam pemilu, prajurit TNI memiliki keluarga yang berhak memilih. Kalangan itu pun berusaha disasar agar menjadi konstituen Partai Hanura.

Prabowo mengaku akan berpikir positif dan tidak mengkhawatirkan netralitas prajurit TNI dan Polri.

Ketika ditanya mengenai dukungan dari keluarga militer dan purnawirawan, Prabowo mengatakan, pendukungnya justru lebih banyak berasal dari petani dan nelayan. (dwa/REK/*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com