Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammad Sukarna Kembalikan Uang Rp 2,5 miliar ke KPK

Kompas.com - 17/09/2008, 17:52 WIB

JAKARTA, RABU-- Mantan Konsulat Jenderal Kinabalu Muhammad Sukarna mengembalikan uang Rp 2,5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Rabu (17/9). Sebelumnya, Sukarna ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait penetapan tarif ganda keimigrasian di Malaysia bersama delapan orang lainnya.

Delapan orang tersebut adalah tiga mantan konjen di Kinabalu berinisial KR, MS, dan AH. Enam lainnya adalah pejabat dibawah konjen yakni dua orang mantan kepala bidang Konsulat Ekonomi Penerangan Sosial Budaya di Kinabalu berinisial RE, dan MTM, tiga mantan kepala sub direktorat imigrasi Konsulan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kinabalu MT, KS, dan IR, serta mantan Kasub Imigrasi Penghubung KJRI di Kinabalu AN.

Juru bicara KPK mengatakan Sukarna datang ke KPK sekitar pukul 12.00. Dia kemudian menyerahkan uang Rp 2,5 miliar kepada tim KPK. Uang yang dimasukkan dalam tas tersebut berupa pecahan seratus ribuan. "Hari ini MS mengembalikan uang Rp 2,5 miliar kepada KPK," kata Johan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/9).

Lebih lanjut Johan mengatakan saat ini total pengembalian uang dalam kasus ini adalah Rp 4 miliar. Sedangkan delapan tersangka lainnya, menurut Johan, belum melakukan pengembaliasn uang. Kesembilan tersangka ini menjabat pada kurun waktu 2001-2005.

KPK menjerat mereka dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan memperkaya sendiri sesuai dengan UU no 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU no 20/2001 tentang tindak pidanan korupsi. Sembilan tersangka tersebut diancam dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Pada 21 Juli lalu, KPK telah meminta tindakan pencekalan terhadap kesembilan tersangka tersebut dan dilarang bepergian ke luar negeri selama satu tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com