Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jampidum: Menlu Australia Aneh

Kompas.com - 15/08/2008, 18:20 WIB

JAKARTA, JUMAT - Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga menganggap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Stephen Smith aneh. Keanehan Smith lantaran meminta agar tiga terpidana mati kasus Bali Nine yang tak lain adalah warga Australia tidak dieksekusi. Namun, Smith malah meminta eksekusi Amrozi Cs dilaksanakan.

"Saya baca di koran, Duta (Menlu) Australia itu malah memohon agar warganya yang terlibat di Bali Nine itu tidak dieksekusi. Sementara orang lain (Amrozi Cs) mau dieksekusi. Aneh itu," tegas Ritonga di Kejagung, Jakarta, Jumat (15/8).

Pada pertemuan dengan Menlu RI Hassan Wirayuda pada 11 Agustus lalu di Jakarta, Smith melobi Indonesia agar memberikan pengampunan terhadap enam warga Australia yang divonis mati dalam kasus narkoba di Bali tahun 2005 yang dikenal dengan Bali Nine.

Pada pertemuan tersebut, Smith tidak membahas sama sekali terhadap enam terpidana mati pelaku bom Bali I Amrozi Cs yang dihukum mati. Sikap diskriminatif Smith dalam penerapan hukuman mati, terungkap dalam wawancara dengan Sydney Morning Herald pada 10 Agustus 2008.

Dalam wawancara itu disebutkan, ketika warga Australia di luar negeri dihukum mati karena melakukan kejahatan, maka Smith akan melakukan upaya representasi atas nama warga Australia. Namun ketika hukuman mati dijatuhkan ke warga non Australia, Smith akan melakukan penilaian secara kasuistik.

Apakah Kejagung merasa teritervensi? "Nggak lah. Kita nggak mau diintervensi-intervensi. Orang mengeluarkan pendapat boleh, kita kan negara demokrasi. Kesimpulan akhirnya sesuai hukum kita lah," ujar Ritonga. (Persda Network/yls)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com