Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemiskinan Indonesia di Mata Wiranto-Akbar

Kompas.com - 22/01/2008, 13:44 WIB

Laporwan Wartawan Persda Network, Ade mayasanto/Rachmat Hidayat

JAKARTA, SELASA - Mantan Panglima TNI Jenderal purn Wiranto dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung duduk bersama, berdialog tentang kondisi kemiskinan Indonesia yang diklaim pemerintah menunjukkan angka perbaikan.

Bersama Bambang Widianto (Bappenas), Saiful Bahari (Partai Perserikatan Rakyat) dan Angelina Sondakh (Partai Demokrat), serta Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia mengukur sejauh mana keberhasilan SBY-JK menanggulangi kemiskinan.

Diskusi bertema Kaum Miskin Indonesia Menggugat dimoderatori pengamat politik Sukardi Rinakit. Bertempat di gedung
Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (22/1), acara pun berlangsung dengan nuansa uneg-uneg kepada SBY-JK.

"Pemerintah SBY-JK masih cenderung mengabaikan suara kaum miskin dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kaum
miskin tidak dilibatkan dalam proses kebijakan dan pengangguran," ujar Sekjen GAPRI Darmawan Triwibowo.

Pemerintah SBY-JK, menurut Darmawan terus menerus mengklaim program dan anggaran penanggulangan kemiskinan terus naik. Dari
tahun 2005 yang hanya sekitar Rp 40,6 triliun, dan kini pada 2008 menjadi Rp 99,1 triliun. "Semua itu tidak tercermin dalam pencapaian target-target pengurangan kemiskinan," katanya.

Lain hal dengan mantan pengurus teras Parti Golkar yang juga memimpin ormas Barindo, Akbar Tandjung. "Pemerintah harus
memperhatikan dampak kebijakan, dan memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Kita harus melakukan pendekatan pembangunan ekonomi secara tepat," terangnya.

Akbar menilai, keberhasilan pemerintah mengelola kemiskinan bukan lantaran kebijakan yang berasal dari pemerintah semata. Laju pertumbuhan di Indonesia meningkat karena kebutuhan akan produk Indonesia seperti CPO meningkat tajam.

"Kita lihat saja penyerapan tenaga kerja masih kecil," tandasnya.

Angelina Sondakh yang mengikuti diskusi rupa-rupanya panas juga pemerintahan SBY-JK yang disokongnya terus disudutkan dalam penanganan angka kemiskinan. "Kita harus fair. Angka kemiskinan bagaimana pun menurun," tegas Angelina Sondakh.

Menurut politisi asal partai Demokrat ini, masyarakat miskin mesti melek mata kembali. Pasalnya, menjelang Pilpres dan Pemilu 2009 kemiskinan kerap diperjualbelikan sebagai komoditas politik. "Hati-hati, kemiskinan kerap digunakan untuk komoditi politik. Ini kan jelang 2009," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com