Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Kompas.com - 19/06/2024, 14:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara lain diperlukan guna mendukung ketahanan nasional.

Retno mengungkapkan itu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, dalam rangka membahas rancangan undang-undang (RUU) ratifikasi bidang pertahanan dengan lima negara, yakni India, Brazil, Kamboja, Prancis dan Uni Emirat Arab.

"Sebagai informasi, bahwa pembentukan kerja sama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian dan rivalitas geopolitik semakin tajam," kata Retno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Baca juga: Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Ia melanjutkan, kerja sama ini juga dilakukan dengan menghormati atau menjalankan prinsip-prinsip dasar Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif.

"Dan tadi saya tekankan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan atau aliansi militer," tambahnya.

Lebih jauh, Retno mengungkapkan kerja sama dengan lima negara itu tidak tertutup hanya di bidang pertahanan.

"Jadi dari lima kerja sama dengan lima negara tersebut, bidangnya bermacam-macam, tapi antara lain adalah pertukaran kunjungan, dialog, kemudian capacity building, dan juga kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi," ujar dia.

"Dan kemungkinan juga dengan beberapa negara membuka peluang untuk melakukan join development dan join marketing," sambungnya.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Terakhir, ia bersyukur seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tingkat panitia kerja (Panja).

Ia berharap, pembahasan berjalan dengan lancar dan sampai ke tahapan selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR bersama Menlu dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengadakan rapat kerja membahas lima RUU ratifikasi bidang pertahanan dengan lima negara.

Hasil rapat itu di antaranya, seluruh fraksi Komisi I DPR menyetujui pembahasan lima RUU tersebut ke tingkat panja.

Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya yang memimpin rapat meminta seluruh Fraksi juga menentukan siapa saja yang masuk dalam Panja tersebut.

"Selanjutnya kita telah menyelesaikan rangkaian rapat dan juga mendengarkan juga tanggapan dari sembilan fraksi termasuk kesepakatan untuk DIM RUU dan DIM penjelasan yang ditugaskan kepada Panja untuk selanjutnya, kemudian masing-masing Komisi I DPR dan pemerintah akan membentuk panja,” kata Teuku Riefky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com