JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara lain diperlukan guna mendukung ketahanan nasional.
Retno mengungkapkan itu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, dalam rangka membahas rancangan undang-undang (RUU) ratifikasi bidang pertahanan dengan lima negara, yakni India, Brazil, Kamboja, Prancis dan Uni Emirat Arab.
"Sebagai informasi, bahwa pembentukan kerja sama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian dan rivalitas geopolitik semakin tajam," kata Retno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Ia melanjutkan, kerja sama ini juga dilakukan dengan menghormati atau menjalankan prinsip-prinsip dasar Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif.
"Dan tadi saya tekankan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan atau aliansi militer," tambahnya.
Lebih jauh, Retno mengungkapkan kerja sama dengan lima negara itu tidak tertutup hanya di bidang pertahanan.
"Jadi dari lima kerja sama dengan lima negara tersebut, bidangnya bermacam-macam, tapi antara lain adalah pertukaran kunjungan, dialog, kemudian capacity building, dan juga kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi," ujar dia.
"Dan kemungkinan juga dengan beberapa negara membuka peluang untuk melakukan join development dan join marketing," sambungnya.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno
Terakhir, ia bersyukur seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tingkat panitia kerja (Panja).
Ia berharap, pembahasan berjalan dengan lancar dan sampai ke tahapan selanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR bersama Menlu dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengadakan rapat kerja membahas lima RUU ratifikasi bidang pertahanan dengan lima negara.
Hasil rapat itu di antaranya, seluruh fraksi Komisi I DPR menyetujui pembahasan lima RUU tersebut ke tingkat panja.
Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya yang memimpin rapat meminta seluruh Fraksi juga menentukan siapa saja yang masuk dalam Panja tersebut.
"Selanjutnya kita telah menyelesaikan rangkaian rapat dan juga mendengarkan juga tanggapan dari sembilan fraksi termasuk kesepakatan untuk DIM RUU dan DIM penjelasan yang ditugaskan kepada Panja untuk selanjutnya, kemudian masing-masing Komisi I DPR dan pemerintah akan membentuk panja,” kata Teuku Riefky.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.