Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut "Rule By Law" Jadi Penyakit Sistem Hukum Indonesia

Kompas.com - 14/06/2024, 18:24 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD menyoroti gejala penyakit hukum yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Ia menyebut Indonesia sedang mengalami pergeseran dari the rule of law ke arah the rule by law.

"Gejala penyakit kita itu sekarang Saudara, terjadi pergeseran dari the rule of law ke arah the rule by law, the rule of law. Itu yang mana kebijakan pemerintah berdasarkan hukum," Mahfud MD dalam pemaparannya di Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Baca juga: Mahfud MD: Jika Demokrasi dan Hukum Tidak Dibangun, Jangan Mimpi Indonesia Emas

Menurut dia, rule of law merupakan prinsip saat masyarakat dan negara harus tunduk pada hukum.

Sebaliknya, rule by law adalah konsep mengenai hukum yang digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dan mempertahankan kekuasaan mereka.

"Kalau the rule by law itu keinginan pemerintah itu kalau enggak ada hukumnya diatur agar ada hukumnya. 'Saya ingin ini', 'Tidak ada hukumnya Pak', 'Buat!'. 'Sudah ada Pak aturannya', 'batalkan, revisi!' itu namanya the rule by law," ucap Mahfud.

"Dan gejala seperti ini sedang tumbuh di negeri ini," ujar dia.

Mahfud juga mengatakan, penyakit hukum tersebut dapat dilihat dari pembuatan atau perubahan hukum yang saat ini yang dilakukan sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek, kelompok tertentu, dan sesaat.

"Saya selalu katakan, suatu saat itu akan dipakai oleh orang lain untuk menghantam orang yang membuat," kata Mahfud.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  PDI-P menggelar sekolah hukum bertempat di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024) pagi.

Pembukaan sekolah hukum ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, dan sejumlah politisi PDI-P lainnya.

Baca juga: Mahfud MD: Sekarang Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD terlihat juga hadir di acara ini.

Mahfud bertindak sebagai pengajar dalam sekolah hukum PDI-P ini.

"Maka dengan mengucapkan syukur, dengan ini sekolah hukum yang akan dilaksanakan selama sebulan penuh setiap hari Jumat, mewakili Ibu Megawati secara resmi dinyatakan dibuka," kata Hasto saat membuka acara Sekolah Hukum, di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com