Judi "Online" dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena judi online tidak hanya mengancam mental masyarakat, tetapi juga diperkirakan akan memicu gelombang baru warga miskin di masa mendatang jika tidak segera ditangani.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk kategori warga miskin baru.

"Termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

Daya rusak judi online terhadap masyarakat menurut Muhadjir sangat nyata. Selain memiskinkan, masyarakat yang terpapar judi online akhirnya menjadi kecanduan.

Baca juga: Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.

Muhadjir mengatakan, pemerintah membuka peluang supaya korban judi online disertakan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," ucap Muhadjir.

Muhadjir juga menyampaikan, korban judi online bukan hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Baca juga: Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Bahkan, korbannya sudah bervariasi mulai kalangan intelektual hingga kalangan perguruan tinggi. Hal ini yang membuatnya menilai judi online di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

"Bahaya sudah sangat mengkhawatirkan judi online ini karena sudah banyak korban. Dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi," papar Muhadjir.

Maraknya judi online, kata Muhadjir, bisa saja berkaitan dengan kesenjangan sosial dari sisi ekonomi dan sebagainya.

"Bisa jadi salah satu faktor, kita enggak berspekulasi, karena kasus polwan yang kemarin bakar suaminya Polri itu kan, kasusnya saya kira kasusnya tidak linear, banyak kasus. Tidak hanya suaminya terlibat judi online," ucap Muhadjir.

Baca juga: Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Presiden Joko Widodo menyatakan, satgas akan dibentuk sebentar lagi.

"Dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi dalam keterangan yang disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024) malam.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah serius memberantas dan memerangi perjudian online.

Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online yang kegiatannya bersifat transnasional tersebut.

Baca juga: Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

"Sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi," ucapnya.