Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 adalah transportasi. 

Adanya kebijakan baru mengenai murur (melintas) di Muzdalifah yang diberlakukan setelah kejadian pada 2023 membuat jemaah mengalami kesulitan. 

"Titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing? Bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain? Semua ini perlu diatur dengan baik," ungkapnya.

Dia mengatakan itu usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama RI dan jajarannya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024).

Lodewijk juga menyoroti pentingnya layanan ramah lansia dalam pelaksanaan haji. 

"Kami mengecek kendaraan yang digunakan. Ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan lansia naik,” ujarnya dalam siaran pers. 

Baca juga: Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Menurutnya, hal itu merupakan langkah baik, tetapi masih banyak yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel. 

Selain aspek operasional, Lodewijk juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji. 

Dia berharap, banyaknya jemaah Indonesia memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. 

"Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," katanya.

Lodewijk juga menyarankan adanya perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan.  

"Pesawat dari Indonesia selalu penuh. Ini menandakan ekonomi kita sudah bangkit. Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Suhu Udara di Arab Saudi Bisa Capai 50 Derajat Celsius, DPR Apresiasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan Kemenkes

DPR awasi pelaksanaan haji

Lodewijk mengatakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meninjau berbagai aspek penting, seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi selama dua hari terakhir. 

Pemantauan itu bertujuan memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tanah suci. 

"Potret Mekkah ini akan kami bawa ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apa yang sudah bagus di Mekkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," ujar Lodewijk.