Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Drone" Ditembak Jatuh Usai Mengitari Kejagung, DPR Minta Tak Berasumsi, tetapi Diselidiki

Kompas.com - 07/06/2024, 11:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta publik tidak buru-buru mengaitkan peristiwa drone liar yang ditembak jatuh usai mengitari Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan insiden penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah oleh Densus 88 Antiteror Polri.

Menurutnya, peristiwa penembakan drone oleh Kejagung ini harus disikapi dengan kepala dingin tanpa emosi.

"Jadi kita jangan buru-buru berasumsi bahwa ini bertalian enggak bertalian ya, dengan sesuatu, apakah misalnya dengan dikuntit dan lain sebagainya. Kita harus menganalisa ini dengan benar-benar dengan kepala dingin, jangan emosi berbasis asumsi," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Sebuah Drone Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Habiburokhman mengatakan, bisa saja drone tersebut berasal dari mal yang ada di sekitar Kejagung.

Misalnya ada orang yang sedang mengetes drone yang baru dibeli, tapi ternyata melintasi Gedung Kejagung.

"Namanya drone, menurut saya banyak sekali beredar di Jakarta ini. Bisa jadi kan di situ dekat mal ya, ada beberapa mal, ada yang sedang mencoba apa, uji coba drone atau seperti apa, misalnya ada orang baru beli drone, dites, lalu dia enggak tahu melewati institusi Kejaksaan Agung," tuturnya.

Maka dari itu, Habiburokhman menegaskan, peristiwa penembakan drone ini bisa diselidiki karena ada teknologi pendukung untuk menelitinya.

Dia menyebutkan, drone memiliki sebuah pemancar yang bisa diselidiki berasal dari mana, siapa penerbangnya, dan apa motif menerbangkan drone di atas Gedung Kejagung.

"Jadi kita minta juga supaya ikut mendorong situasi yang adem, jangan kesalahpahaman dilanjutkan dengan kesalahpahaman. Saya yakinlah baik Polri maupun Kejaksaan sama-sama institusi yang mengedepankan pemenuhan standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas masing-masing. Dan tidak ada gesekan, itu yang saya yakini," jelas Habiburokhman.

Baca juga: Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

"Karena pemimpin di Polri, Pak Kapolri maupun Pak Jaksa Agung kita lihat hubungannya baik-baik saja. Dan selama ini dua institusi tersebut dari atas sampai bawah tidak pernah ada gesekan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejagung angkat bicara usai adanya drone liar yang ditembak jatuh ketika mengitari Kompleks Korps Adhyaksa di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (5/6/2024) pukul 18.44 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, adanya drone yang melintas di area kantornya merupakan hal lumrah yang sering terjadi.

Drone itu kan banyak berseliweran di Jakarta itu. Di tempat kami itu bukan kali ini aja kejadian drone. Sebelum-sebelumnya juga pernah ada drone,” ucap Ketut saat dikonfirmasi, Rabu (5/6/2024) malam.

Baca juga: Kata Kejagung soal Drone Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Namun, Ketut juga tidak mengetahui asal drone tersebut. Sebab, drone dapat dikendalikan dari jarak jauh.

Terkait drone yang jatuh pada Rabu kemarin, Ketut mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut soal tujuan ataupun asal-usulnya. Dia hanya menekankan bahwa selama ini banyak drone melintas di area Kejagung.

“Belum. Belum ada saya dapat informasi dari teman-teman di sana. Saya jelaskan bahwa drone yang di Kejaksaan Agung itu paling sering,” ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com