Minta Anggaran Kemendikbud Tidak Ditambah, Anggota DPR: Tuhan Juga Tak Ingin Uang Negara Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah berulang kali meminta agar anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak ditambah pada 2025.

Pasalnya, dia menyebut banyak persoalan dari realisasi anggaran Kemendikbud karena tidak sampai kepada penerima atau peruntukkannya di daerah. Hal itu disampaikan Anita dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran di Kemendikbud termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Anita memberi contoh, di daerah pemilihan (dapil)-nya di Nusa Tenggara Timur (NTT), ada 17 bangunan sekolah di Kupang yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021.

Kemudian, banyak guru yang sudah lolos PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tetapi belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) di Provinsi NTT.

“Guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya, Banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 bangunan sekolah dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan,” kata Anita dikutip dari video kompas.com.

Baca juga: Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

Ditambah lagi, menurut Anita, persoalan realisasi anggaran dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dana bos.

Dia bahkan sempat menantang Kemendikbud untuk turun bersama langsung ke lapangan memeriksa apakah PIP diterima dengan baik oleh penerimanya. Pasalnya, banyak yang masuk dalam data penerima tetapi tidak pernah menerima hak mereka.

“Kalau anda turun, turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua kalau enggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini,” katanya diakhiri dengan nada tinggi.

Anita juga mengkritisi, jajaran pejabat Kemendikbud yang dinilainya tidak memberikan solusi di bidang pendidikan untuk daerah tertinggal. Padahal, menurut dia, terdiri dari orang-orang pintar dan berpendidikan.

“Di daerah yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus tapi kita yang daerah 3 T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri! Saya sangat kecewa,” kata Anita sambil sesekali memukulkan tangan ke meja.

Baca juga: Kemendikbud Minta Tambahan Anggaran Rp 25 Triliun, Ini Alasannya

Saking kesalnya, Anita meminta agar pimpinan Komisi X DPR RI melayangkan rekomendasi ke KPK agar memeriksa anggaran di Kemendikbud dari tahun 2021 sampai saat ini.

“Saya minta bapak ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini. Tolong ibu saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022. 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” ujarnya dengan kesal.

Terakhir, dia menegaskan bahwa tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pasalnya, masih banyak persoalan realisasi anggaran sebagaimana telah dijabarkannya.

“Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang,” kata Anita dengan tegas.

"Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah, mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik,” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Pagu Indikatif Kemendikbud Naik Rp 1,4 Triliun, Nadiem: Belum Optimal

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X pada Rabu, 5 Juni 2024, Kemendikbud Ristek mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 25 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti mengatakan, usulan tambahan anggaran itu disampaikan karena jika dilihat dari pagu berjalan tahun 2024, pagu indikatif tahun 2025 telah terjadi penurunan yang signifikan.

"Terjadi penurunan yang signifikan pagu berjalan 2024 sekitar Rp 101,3 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai Rp 83 triliun," kata Suharti.

Oleh karena itu, Kemendikbud Ristek mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk menunjang dan memastikan semua program yang dilakukan bisa berjalan dan ditingkatkan.

Baca juga: Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud