Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lahirkan SDM Berkualitas, Kementerian KP Benahi Satuan Pendidikan KP dengan Pendekatan Teknologi

Kompas.com - 05/06/2024, 18:57 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa satuan pendidikan KP harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi di sektor ini.

 

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu mengawal Program Ekonomi Biru,

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) berupaya melaksanakan pembenahan pada satuan pendidikan KP dengan menggunakan pendekatan teknologi.

“Ke depan, kami akan melakukan reengineering Politeknik KP untuk tingkatkan kualitas pendidikan. SDM yang berkualitas dan adaptif menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan laut kita serta agar mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif," ujar Trenggono melalui keterangan persnya, Rabu (5/6/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat melaksanakan kunjungan ke Politeknik KP Dumai, Riau, awal Juni lalu.

Baca juga: Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Trenggono memaparkan, transformasi Ocean Institute of Indonesia (OII) yang menjadi konsep pembenahan satuan pendidikan KP mencakup peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, termasuk laboratorium dan peralatan modern demi mendukung kegiatan belajar yang aplikatif dan interaktif.

Di samping itu, untuk menjawab tantangan industri saat ini dan masa depan, Kementerian KP juga akan melakukan pengembangan kurikulum agar lulusan dari satuan pendidikan KP memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono saat berkeliling di Politeknik KP Dumai, RiauDOK. Humas Kementerian KP Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono saat berkeliling di Politeknik KP Dumai, Riau

“Selain modernisasi sarana, prasarana, dan pengembangan kurikulum, kami juga akan tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidik," ucap Trenggono.

Trenggono percaya, melalui segala pembenahan ini, Indonesia dapat menumbuhkan SDM yang mampu bersaing secara global di dalam industri KP dan siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Baca juga: Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Sebagai informasi, OII merupakan gabungan dari seluruh satuan pendidikan tinggi di bidang KP yang berada di bawah naungan Kementerian KP. Kampus utama OII adalah Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta.

Selain itu, OII juga merupakan gabungan dari revitalisasi pelatihan serta sertifikasi KP dan optimalisasi peran penting penyuluh.

Dalam upaya menumbuhkan SDM unggul, berwawasan global, dan produktif untuk mendukung pembangunan sektor KP, satuan pendidikan KP memiliki 7.936 taruna dan pada telah menerima lebih dari 5.000 anak pelaku utama/pendukung KP pada Tahun Ajaran 2023/2024.

Adapun satuan pendidikan tersebut didukung oleh 584 tenaga pendidik dan 1.061 tenaga kependidikan pada 11 perguruan tinggi dan 5 sekolah menengah.

Selain itu, satuan pendidikan KP memiliki tujuh program studi, di antaranya Teknologi Pengolahan Hasil, Budidaya Perikanan, Penangkapan, Penyuluhan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Teknologi Kelautan, serta Konservasi dan Wisata Bahari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com