Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan MPR RI menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk silaturahmi kebangsaan, Senin (4/6/2024).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dalam kunjungan tersebut ia berbicara soal masalah politik yang terjadi setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tadi kita bertemu dengan Bang Surya, kami pimpinan MPR merasakan hal yang sama," kata dia. 

"Pilihan demokrasi kita hari ini membuat kita disturbance, lari jauh dari harapan para pendiri bangsa, terhadap masa depan demokrasi kita yang sudah sering saya katakan dasarnya republik bangsa di sila ke-4," ucap dia.

Baca juga: 5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

Ia menyebut Surya Paloh mengkhawatirkan kondisi demokrasi di masa depan yang masih terjebak dengan hitungan angka-angka.

Bamsoet mengatakan, demokrasi saat ini lari dari substansi dan hanya mementingkan prosedural sehingga terjebak pada politik transaksional yang cukup mahal.

"Ini mengancam masa depan bangsa kita," ucap dia.

Ancaman politik transaksional ini, tutur Bamsoet, akan mempengaruhi ideologi bangsa dan kesatuan persatuan sebuah negara.

"Demokrasi hari ini tidak cukup dengan kualitas, kapabilitas, kemudian loyalitas tanpa ada integritas," kata dia.

"Ini yang harus kita koreksi betul-betul ke depan (diperbaiki), itulah salah satu yang pembicaraan inti dengan Pak Surya Paloh sebagai Ketum Partai Nasdem," kata dia.

Dalam rombongan pimpinan MPR-RI terlihat para Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Fadel Muhammad, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara dan Lestari Moerdijat.

Baca juga: Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Mereka aktif berkeliling ke tokoh-tokoh bangsa untuk melakukan silaturahmi kebangsaan.

Bamsoet menyebut, ada beberapa tokoh yang didatangi, seperti Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Hasil silaturahmi dengan para tokoh ini nantinya akan dibahas oleh 8 lembaga tinggi negara dan hasilnya akan diberikan kepada persiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.