Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Kompas.com - 04/06/2024, 12:18 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi berpendapat bahwa komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tidak mencerminkan komposisi dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Untuk diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya berisikan elite Partai Gerindra. Padahal, Prabowo memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berkat dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen seperti Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Burhanuddin mengungkapkan, penghitungan proporsi politik dalam kabinet sudah ada rumusnya. Pertama, dilihat dari sumbangsih elektoral dalam proses pemenangan.

“Di situ ada empat partai parlemen yang jelas membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama beberapa partai non-parlemen. Jadi ukurannya tegas yaitu mereka yang usung Pak Prabowo sejak kampanye,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Kedua, menurut Burhanuddin, berdasarkan kalkulasi kursi atau kekuatan di parlemen. Terutama, bagi partai politik (parpol) yang bergabung setelah Pemilihan Umum (Pemilu) selesai dilaksanakan.

“Jadi itunganya bergantung kalkulasi apakah mereka punya kekuatan politik di parelemen atau tidak. Misal, Nasdem, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) atau bahkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kalau misalnya masuk karena ketiganya tidak ikut berkeringat dalam proses pemenangan, mereka dihitung dari kekuatan partai mereka di parlemen,” katanya.

Oleh karena itu, Burhanuddin berpandangan bahwa komposisi kabinet Prabowo-Gibran bakal berbeda dengan komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi yang sejauh ini sudah terbentuk dan bekerja.

“Jadi Golkar sekalipun karena bukan partai Pak Prabowo tapi karena ikut berkeringat dari awal dan kita tahu kursinya lebih banyak ketimbang Gerindra, bisa jadi kursinya (di kabinet) lebih banyak ketimbang Gerindra,” ujarnya.

Baca juga: Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Namun, tidak ada nama elite atau kader partai koalisi dalam gugus tugas tersebut. Padahal, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 berkat dukungan KIM yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran Usai Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Menanggapi tidak adanya partai koalisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.

“Baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama nih soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang,” ujar Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Namun, dia meyakini bahwa ke depannya banyak pihak bakal dilibatkan dalam proses sinkronisasi untuk memuluskan proses transisi pemerintahan tersebut.

“Pada proses berikutnya dipastikan ya, namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap,” kata Habiburokhman.

Hanya saja, dia menyerahkan perihal pembentukan tim hingga anggotanya kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Termasuk, perihal pelibatan partai Koalisi Indonesia Maju lainnya dalam tim tersebut.

“Saya tidak dalam kapasitas menyampaikan akan seperti itu tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak,” ujarnya.

Baca juga: Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com