Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, biaya pembangunan kereta cepat jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pembangunan mass rapid transit/Moda Raya Terpadu (MRT) atau subway.

Ia menuturkan, biaya pembangunan MRT di Jakarta mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer di awal pembangunannya. Saat ini, harganya menjadi Rp 2,3 triliun per kilometer.

Sedangkan kereta cepat, hanya sebesar Rp 780 miliar per kilometer.

"Kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari subway. Kereta cepat itu Rp 780 miliar per kilometernya," kata Jokowi saat menghadiri peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII Tahun 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Selain MRT, transportasi publik lain yang memakan biaya tinggi adalah Light Rail Transit/Lintas Raya Terpadu (LRT).

Namun jika dibandingkan dengan MRT dan kereta cepat, LRT jauh lebih murah.

Kepala Negara menyebutkan, biaya pembangunan LRT sebesar Rp 600 miliar per kilometer.

Ia lantas menantang pemerintah daerah, siapa yang sanggup membangun transportasi publik yang mahal tersebut.

"Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari saya beri sepeda. Enggak ada yang mampu," ucapnya.

Baca juga: Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mantan Wali Kota Solo ini lalu memperkenalkan transportasi publik Autonomous-rail Rapid Transit (ART) yang biayanya jauh lebih murah lantaran bisa dibangun tiga hingga satu gerbong saja.

Transportasi publik ini tidak menggunakan rel, tapi menggunakan magnet.

"Nah ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada APBD punya kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi)," tutur Jokowi.

Biaya pembangunannya, lanjut dia, bisa dibicarakan apakah perlu skema campuran dengan bantuan APBN atau skema lainnya.

"Bisa bagi-bagi 50:50, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya," jelas Jokowi.