[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah isu seputar Jabodetabek mewarnai pemberitaan Kompas.com sepanjang Senin (3/6/2024).

Artikel mengenai pedagang pelat mengaku enggan terima pesanan pelat nomor palsu menjadi berita yang paling ramai dibaca oleh pembaca Kompas.com di kanal Megapolitan.

Selanjutnya, artikel tentang warga sebut Tapera hanya mempertimbangkan kebutuhan pemerintah juga ramai dibaca.

Baca juga: Mediasi Berhasil, Eks Warga Kampung Bayam dan Jakpro Sepakat Berdamai

Sementara itu, berita tentang pemerintah disarankan memperbesar subsidi rumah dibanding mewajibkan Tapera turut menarik perhatian dan banyak dibaca.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Marak pelat nomor palsu di Jakarta, pedagang: saya enggak berani kalau tak sesuai STNK

Praktik jual beli pelat kendaraan bermotor palsu masih marak terjadi di Jakarta.

Namun, tidak semua pedagang pelat motor mau menerima pesanan membuat pelat nomor yang tidak sesuai dengan yang tertera di STNK maupun BPKB.

Baca juga: Banyak Pengendara Gunakan Pelat Dinas Palsu, Sosiolog: Menunjukkan Adanya Arogansi dan Kecemburuan Sosial

Salah satunya Ardi (23). Pedagang pelat nomor kendaraan di Jalan Matraman, Jakarta Timur, ini mengaku enggan menerima pesanan pelat nomor palsu karena takut terkena sanksi pidana.

"Yang penting sama kayak STNK. Kalau enggak sama saya enggak berani, takut disekolahin ntar," katanya saat ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (3/6/2024). Baca selengkapnya di sini.

2. Warga: Tapera hanya mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, masyarakat cuma jadi roda pemenuh hasrat kekuasaan

Wacana pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dikeluhkan oleh sejumlah karyawan swasta di Jakarta.

Salah satunya oleh Ayu (30), karyawan swasta yang memiliki gaji Rp 5-6 juta tiap bulannya. Menurutnya, dengan besaran gaji itu saja dia harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kehidupannya di Ibu Kota.

Baca juga: Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Untuk itu, Ayu menilai pemerintah tak mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan soal Tapera.

“Kesannya (program Tapera) memang hanya mempertimbangkan apa kebutuhan dari pemerintah saja. Masyarakat cuma jadi roda pemenuh hasrat kekuasaan,” ujar Ayu saat dihubungi, Minggu (2/6/2024). Baca selengkapnya di sini.

3. Pemerintah disarankan memperbesar subsidi rumah dibanding mewajibkan Tapera

Masyarakat yang kini tengah mencicil rumah mengeluhkan rencana pemerintah yang ingin memotong gaji untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ayu (30), pekerja yang saat ini tengah mencicil rumah mengaku keberatan jika gajinya harus dipotong lagi untuk membayar iuran Tapera.

Baca juga: Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Menurutnya, masih banyak cara lain yang bisa diambil pemerintah jika ingin membantu masyarakat untuk memiliki rumah.

“(Dibanding Tapera) mending pemerintah gedein subsidi rumah. Karena, yang cicilan mengikuti suku bunga benar-benar menjerat masyarakat,” ujar Ayu saat dihubungi, Minggu (2/6/2024). Baca selengkapnya di sini.